Berita

Bowo Sidik

Hukum

KPK Sebut Sumber Duit Serangan Fajar Bowo Sidik Bukan Dari Menteri

SABTU, 13 APRIL 2019 | 06:02 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengidentifikasi sumber dana Rp 8 miliar Bowo Sidik Pangarso.

Namun, sumber yang diketahui KPK berbeda dengan pernyataan pengacara Bowo Sidik, Saut Edward Sirajagukguk yang menyebut duit Rp 8 miliar itu berasal dari salah seorang menteri kabinet kerja Jokowi.  
"Sumber dana sudah kami identifikasi itu diduga berasal dari pemberian pertama sampai dengan keenam dalam kasus suap untuk objek yang sama," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan Jakarta, Jumat (12/4).

Febri mengungkapkan, sumber duit Rp 8 miliar yang akan digunakan Bowo Sidik untuk Pemilu 2019 itu berasal dari gratifikasi dan suap yang berkaitan dengan perkara.

Febri mengungkapkan, sumber duit Rp 8 miliar yang akan digunakan Bowo Sidik untuk Pemilu 2019 itu berasal dari gratifikasi dan suap yang berkaitan dengan perkara.

"Diduga dari penerimaan-penerimaan gratifikasi dan suap yang lain yang tidak pernah dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja," kata Febri.

Lebih lanjut, dugaan keterkaitan antara duit Rp 8 miliar yang akan digunakan Bowo untuk serangan fajar Pemilu 2019 dengan diseretnya nama menteri Kabinet Kerja Jokowi oleh pengacara Bowo, Jubir KPK itu masih menunggu proses penyidikan.

"Bagi KPK, proses hukum ini adalah kalau pernyataan tersebut (pengacara Bowo) disampaikan di hadapan penyidik, barulah kemudian bisa dilakukan tindak lanjuti," kata Febri.

"Misalnya pengecekan atau klarifikasi pada pihak-pihak yang lain. Nah, karena apa? Karena keterangan tersangka itu tidak mungkin berdiri sendiri," demikian Febri.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya