Berita

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno/Net

Politik

Delapan Janji Ekonomi Prabowo-Sandi

JUMAT, 12 APRIL 2019 | 22:46 WIB | LAPORAN:

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno menawarkan sedikitnya delapan janji ekonomi untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.

Delapan janji ekonomi itu disampaikan oleh Ekonom Senior Rizal Ramli dalam Pidato Kebangsaan Indonesia Menang di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/4).

Janji pertama yang ditawarkan Prabowo adalah pertumbuhan ekonomi rata-rata delapan persen tahun 2020-2024. "Dengan terobosan yang inovatif, dan kebijakan makro ekonomi yang lebih stimulatif," terangnya.


Meningkatkan daya beli rakyat, disebut RR sebagai janji ekonomi Prabowo-Sandi yang kedua. Sejumlah cara akan dilakukan untuk mewujudkan janji ini, seperti menurunkan tarif listrik 900 VA dan 450 VA, menurunkan harga pangan, hingga menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih tinggi dari inflasi.

"Membangun satu juta perumahan untuk rakyat dan membangkitkan sektor real estate," lanjut RR mengenai janji ekonomi Prabowo-Sandi ketiga.

Menurutnya, terwujudnya janji ketiga itu mampu menciptakan tambahan 3,5 juta lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Tak hanya itu, ia juga mengklaim janji ketiga akan menyumbang pertumbuhan ekonomi hingga 1,5 persen per tahun.

"Mencapai kedaulatan pangan, kedaulatan keuangan, kedaulatan energi dan air untuk rakyat se-maksimum mungkin, dan dengan all-out," lanjut RR mengenai janji ekonomi Prabowo-Sandi keempat.

Dalam janji kelima, Prabowo-Sandi akan mengubah strategi menarik investasi asing. Pasalnya, RR menyebut strategi yang diterapkan pemerintahan Joko Widodo saat ini tidak cukup berhasil menggaet investor asing.

"Pemerintahan Prabowo Sandi akan ganti strategi, genjot dulu pertumbuhan ekonomi 8%, tidak perlu ngemis sini ngemis sana, (investor)yang tidak datang, akan merugi sendiri," tandasnya.

Sektor industri menjadi fokus keenam Prabowo-Sandi di bidang ekonomi. Menurut RR, sektor ini sangat berpengaruh pada ketersediaan lapangan pekerjaan bagi rakyat.

Pemerintahan Jokowi, sebut RR, gagal mewujudkan percepatan industri. Pasalnya, industri hanya tumbuh empat persen, atau lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi.

"Tidak aneh pekerjaan susah dan upah mandek. Prabowo-Sandi akan percepat industrialisasi dengan strategi yang jelas untuk meningkatkan daya saing produksi Indonesia," tegasnya.

Prabowo-Sandi juga memberikan perhatian khusus terkait kedaulatan pangan. RR menjelaskan, dalam fokus ini pemerintahan baru akan mengubah sistem kartel-cum-quota impor yang dinilai sebagai sumber korupsi besar, menjadi sistem tarif yang juga berfungsi melindungi petani Indonesia.

Dalam hal pangan, imbuhnya, Prabowo-Sandi juga akan mengupayakan pembangunan satu juta sawah padi baru, satu juta kebun jagung baru, setengah juta ladang tebu baru, serta reforestrasi jutaan hektar lahan.

"Tapi yang paling penting, Prabowo-Sandi komit untuk laksanakan 'Kebijakan Pro-Tani' sehingga menjadi petani untung dan makmur, melalui 'pendapatan petani naik 2 kali lipat dalam 5 tahun'," tandasnya.

Janji kedelapan Prabowo-Sandi adalah mewujudkan iklim demokrasi yang lebih amanah dan bertanggung jawab. Hal ini, sebutnya, akan diwujudkan dengan pembiayaan partai politik.

"Membenahi hukum, sehingga kebocoran anggaran sebesar 2000 Trilliun (dari pengeluaran dan potensi penerimaan KPK)  bisa dihapuskan dan  digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," pungkas Rizal Ramli.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya