Berita

Foto: Repro

Politik

Rumah Indonesia: Keselamatan Bangsa Yang Utama

JUMAT, 12 APRIL 2019 | 20:34 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Sejumlah orang dari pelbagai kalangan mulai aktivis sosial, masyarakat sipil, akademisi hingga jurnalis angkat suara soal kondisi bangsa saat ini.

Mereka pun terpanggil dan merasa ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa dan tergabung dalam lembaga Rumah Indonesia.

Jurnalis senior, Dadang RHS yang juga inisiator lembaga Rumah Indonesia ini menyatakan terbelahnya masyarakat Indonesia harus diakhiri setelah kontestasi 17 April 2019.


"Keterbelahan itu realitas politik hari-hari ini. Akui itu ada. Tugas kita semua merujukkannya. Bersama Kembali menjadi Indonesia," jelas Dadang yang juga deklarator Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia ini, kepada redaksi, Jumat (12/4).

Selain itu, sambung Dadang, masyarakat diimbau untuk lebih mengutamakan keselamatan bangsa.

"Keutuhan dan keselamatan bangsa harus jadi prioritas bersama," papar Dadang.

Sementara itu, inisiator lembaga Rumah Indonesia lainnya, Nursyahbani Katjasungkana mengatakan bangsa Indonesia tengah menghadapi satu kondisi yang dikenal dengan defisit legitimasi terhadap lembaga-lembaga negara jelang hari H pencoblosan Pemilu 2019.

"Kita sedang menghadapi defisit legitimasi," tegas Mbak Nur, sapaan akrabnya.
Ia menyebutkan salah satu penyebab defisit legitimasi belakangan ini tidak lain karena tidak adanya batas lembaga-lembaga negara terhadap politik praktis.
"Institusi yang secara kredibel bisa menjaga kebhinnekaan kian langka, hampir semua terseret dan terjebak pada politik elektoral," jelasnya.

Bukan sekedar institusi administrasi pemerintahan, kata dia, defisit legitimasi pun sudah sampai pada aparat sipil dan bersenjata yang seharusnya selalu dipercaya.

"Banyak yang merasakan bahwa institusi Polri dan TNI sudah kurang solid," tukasnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya