Secara Politik Jokowi Sudah Tidak Punya Power

. Calon Presiden petahana Joko Widodo secara politik sudah tidak memiliki power lagi.

Jokowi dihantam lewat kasus orang dekatnya politisi PPP M. Romahurmuziy, kasus 400 ribu amplop suap untuk serangan fajar Caleg petahana Golkar Bowo Sidik Pangarso, dan terakhir dugaan kecurangan Pemilu 2019 di Malaysia.

Direktur Eksekutif Government & Political Studies (GPS), Gde Siriana mengatakan, Jokowi tidak mampu mengontrol parpol koalisinya untuk tetap bersih dari korupsi dan tidak curang dalam pemilu.

"Parpol koalisinya justru bermain sendiri untuk kepentingan masing-masing. Jadi sangat jelas terlihat tidak ada leadership Jokowi dalan koalisi," sebutnya kepada redaksi, Jumat (12/4).

Dari sikap dan cara merespons berbagai peristiwa itu pun Jokowi tidak bertindak tegas. Menyikapi korupsi termasuk kebocoran anggaran Jokowi hanya bilang lapor pada KPK, tetapi tidak menghukum parpolnya.

Juga pada kasus surat tercoblos di Malaysia, Jokowi hanya bilang lapor Panwaslu, tetapi tidak menghukum parpolnya.

"Semestinya Jokowi ngomong, "saya apresiasi temuan Panwaslu, dan jika itu benar maka saya akan ambil tindakan tegas terhadap parpol pelakunya". Misalnya kemudian Jokowi memecat menteri dari parpol tersebut. Ini sikap yang akan diapresiasi masyarakat," tutur Gde.

Diduga, selain mencoblos surat suara Pilpres untuk paslon 01 Jokowi-Maruf, surat itu juga mencoblos parpol Nasdem. Ini kan merugikan parpol-parpol lain dalam koalisi Jokowi khususnya di daerah pemilihan sama. Tetapi tidak ada tindakan apa-apa dari Jokowi.

Jadi, Gde melihat semua peristiwa itu juga akan membuat pecah koalisi Jokowi meski tidak terlihat terang-terangan. Yang jelas semua parpol sepertinya akan bermain sendiri-sendiri.

"Bisa juga karena sejak awal, parpol-parpol koalisi tidak melihat Jokowi punya political power. Ada yang lain yang lebih berkuasa," tutupnya.