Berita

Rusdi Kirana/Net

Politik

Tokoh Tionghoa: Pecat Dubes Rusdi Kirana Jika Terlibat

JUMAT, 12 APRIL 2019 | 07:56 WIB | LAPORAN:

Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya dua video penggerebekan rumah di Malaysia terkait Pemilu Indonesia. Dua video yang viral di media sosial itu masing-masing berdurasi sekitar 5 menit dan berisi pemberitaan adanya indikasi kecurangan Pemilu Indonesia bagi pemilih di Malaysia.

Satu video berisi penggerebekan oleh sejumlah orang terhadap satu rumah kosong di Banggi, Selangor yang menyimpan puluhan kantong surat suara yang sudah tercoblos.  Sedangkan satu video lagi berisi penggerebekan terhadap sebuah rumah yang di dalamnya ada sejumlah orang, lelaki dan perempuan, yang terlihat sedang membuka kertas-kertas surat suara tersebut dan mencoblosnya.

Kedua video itu menunjukan adanya surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan calon presiden nomor 01, Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin dan dua Caleg dari Partai NasDem untuk Daerah Pemilihan (Dapil) II Jakarta nomor urut 2 dan 3 atas nama Davin Kirana (anak Dubes RI di Malaysia Rusdi Kirana) serta Ahmad.


Terkait beredarnya video itu, Koordinator Rumah Aspirasi Prabowo-Sandiaga Uno, Lieus Sungkharisma mengaku geram dan marah. “Saya benar-benar kecewa dengan kinerja KPU (Komisi Pemilihan Umum), khususnya Pokja PPLN. Kalau video itu benar, lalu mana itu jargon pemilu jurdil yang selalu mereka dengung-dengungkan?” tanyanya.

"Kalau berita itu benar, sungguh ini tragedi bagi demokrasi kita. Ini apa-apaan? Kita semua sedang berusaha membangun demokrasi yang baik melalui pemilu ini. Tapi kabar adanya kecurangan pemilu yang terjadi secara massif di Malaysia itu, membuat kita semakin meragukan kinerja KPU untuk menyelenggarakan pemilu ini secara luber dan jurdil,” ujar tokoh Tionghoa ini, dalam keterangan yang diterima redaksi (12/4).

Lieus meminta agar Bawaslu segera menyelidiki dengan sungguh-sungguh kasus ini. “Jika memang terjadi kecurangan dan ada indikasi keterlibatan pihak-pihak di Kedubes Malaysia, harus segera ditindak,” katanya. Bahkan, tambahnya, “jika terbukti Dubes Malaysia terlibat dalam kasus ini, yang bersangkutan harus dipecat,” tegasnya.

Menurut Lieus, apapun alasannya, apa yang terjadi di Malaysia tersebut telah mencederai proses demokrasi yang sedang kita bangun. “Jangan-jangan hal itu tak cuma terjadi di Malaysia, tapi di berbagai negara lain. Gawat jika begitu,” katanya.

Karena itu, tambah Lieus, ia meminta pada pasangan Capres 02, Prabowo-Sandi, jika nanti keduanya terpilih menjadi presiden RI, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan audit terhadap KPU dan kinerja para Dubes Indonesia di luar negeri. “Ya, lakukan audit investigasi terhadap KPU dan semua Dubes itu,” katanya.
Menurut Lieus lagi, hal-hal seperti inilah yang membuat Prabowo Subianto menjadi marah.

“Seperti ketika kampanye di Jogya itu, pak Prabowo marah karena masih ada pejabat Indonesia yang tega menggadaikan martabat bangsanya bahkan mengkhianati bangsanya sendiri demi kepentingan pribadi dan kelompok,” kata Lieus.

Atas beredarnya video itu, Lieus meminta agar KPU, Bawaslu dan aparat penegak hukum sungguh-sungguh menanganinya. “KPU dan Bawaslu tidak boleh main-main soal ini. Jangan sampai pemilu kita kehilangan legitimasi karena hal-hal seperti ini,” katanya.

“Kita semua harus ingat, sekarang yang sedang kita pertaruhkan tidak hanya kehidupan demokrasi, tapi juga kepercayaan masyarakat dunia,” katanya lagi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya