Berita

Ilustrasi surat suara/Net

Politik

Indonesia Muda: Indikasi Kecurangan Semakin Kasat Mata, People Power atau Civil War

KAMIS, 11 APRIL 2019 | 20:40 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Dewan Penasihat Indonesia Muda, Sangap Surbakti menilai keberadaan KPU sebagai wasit dalam kontestasi Pilpres 2019 terkesan berpihak kepada paslon 01. Hal itu berkaita dengan temuan surat suara yang sudah dicoblos di Malaysia.

"Pasalnya, surat suara yang tercoblos adalah surat suara paslon 01 dan caleg dari parpol koalisi 01," kata Sangap dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/4).

Selain itu, Sangap menilai KPU telah mendelegitimasi dirinya sendiri. Oleh karenanya, kata Sangap, jangan salahkan rakyat jika Pilpres 2019 rakyat tidak percaya KPU.


"Terbukti KPU telah melakukan pembiaran adanya kecurangan yang dilakukan salah satu paslon di Selangor, Malaysia," imbuh Sangap.

Pihaknya pun mengingatkan soal keniscayaan people power jika masih ditemukan kecurangan yang sistematis pada Pilpres 2019.

"Indonesia Muda akan menggalang gerakan people power jika ditemukan kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2019," ungkap Sangap.

Bila KPU tidak bisa menyelesaikan sengkarut DPT dan Pemerintahan Joko Widodo membiarkan kecurangan ini, maka bisa saja akan terjadi perang sipil sesama rakyat yang direpresentasikan melalui masing-masing pendukung calon presiden.

"Bila situasi ini terjadi maka dapat dipastikan akan terjadi konflik sosial di hampir seluruh kota besar di negara ini," tambahnya.

Untuk menghindari situasi seperti itu, maka sebaiknya KPU cepat menyelesaikan persoalan pemilih siluman yang terdaftar di DPT yang jumlahnya sampai jutaan orang.

"Gerakan people power bisa terwujud ketika rakyat tidak lagi percaya pada pemerintahan, lembaga hukum beserta sistem hukum itu sendiri. Kami menyerukan TNI dan Polri bersama rakyat mempertahankan kedaularan rakyat karena TNI dan Polri adalah anak kandung rakyat," pungkas Sangap.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya