Berita

KPU Pusat/Net

Politik

Pengamat: KPU Harus Pastikan Surat Suara Dicoblos Di Malaysia Tak Terulang

KAMIS, 11 APRIL 2019 | 19:44 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bisa memastikan kejadian surat suara yang dicoblos di Malaysia tidak terjadi di daerah lain.

Begitu pandangan analis politik Telkom University Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/4).

“Dan benar-benar terbuka kepada publik atas distribusi kertas suara dari hilir hingga ke hulu, dengan keterbukaan itu publik dapat melakukan kontrol mandiri dan membantu transparansi informasi publik terkait kinerja KPU,” kata Dedi.


Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik ini juga menyayangkan kejadian itu. Ia menilai, hal mengisyaratkan pencegahan keamanan kertas suara sangat buruk. Hal itu, menurutnya mengganggu relasi politik kedua kubu di tanah air.

“Kepercayaan publik terancam hilang setidaknya untuk pemungutan suara di luar negeri,” ujarnya.

Kondisi seperti ini, kata Dedi, jangan hanya dilihat secara parsial, lataran bukan soal sekedar di Malaysia, tetapi ini bisa saja menjalar ke keyakinan publik bahwa benar adanya indikasi kecurangan.

“Ini juga ujian berat bagi petahana, setidaknya harus sanggup menampakan keberpihakan pada penegakan hukum kepada siapapun yang berpotensi menyabotase Pemilu,” pungkas Dedi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya