Berita

Arif Poyuono/Net

Politik

Berkaca Kasus Di Malaysia, KPU Didesak Tunda Pencoblosan Di Luar Negeri

KAMIS, 11 APRIL 2019 | 18:42 WIB | LAPORAN:

Kecurangan kertas suara tercoblos yang terjadi di Malaysia diduga juga bisa terjadi di negara lain. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk menunda proses pencoblosan di luar negeri.

Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Arief Poyuono menduga surat suara Pilpres yang sudah dicoblos paslon 01 Joko Widodo-Maruf Amin dan beberapa caleg partai pendukungnya itu juga terjadi di negara lain selain Malaysia.

"(Makanya) semua harus ditunda pemilu di luar negeri karena sudah ada rencana kecurangan yang masif oleh paslon nomor 01," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/4).


Penundaan itu kata dia berlangsung sampai penyelenggara pemilu mampu menyiapkan statiun televisi dalam negeri untuk menyiarkan secara langsung proses pemungutan suara di sana.

"Sampai acara untuk memantau jalan pemilu di luar negeri. Misalnya dilakukan secata live di tv Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Fritz Edward Siregar meminta KPU untuk menunda proses pencoblosan di Malaysia karena surat suara sudah tercoblos.  

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya