Kehadiran anggota Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) menjadi pemicu bentrok antara demonstran dengan polisi di depan Gedung KPK.
Pada hari ini, Kamis (11/4), Wadah Pegawai KPK menggelar acara peringatan dua tahun penyerangan terhadap penyidik senior, Novel Baswedan. Ada sejumlah orang berpakaian Kokam yang turut hadir untuk menuntut penuntasan kasus Novel tersebut.
Pada siang hari, puluhan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Pemuda Mahasiswa Pengawas KPK mendatangi Gedung KPK. Tuntutan yang mereka suarakan berbeda dengan acara WP-KPK. Mereka mendesak agar KPK dan Novel Baswedan tidak berpolitik.
Di saat berorasi, koordinator aksi Aliansi Pemuda Mahasiswa Pengawas KPK, Budi sempat meluapkan kemarahan karena melihat kehadiran Kokam di acara aksi bela Novel.
Baginya keberadaan Kokam telah menghilangkan peran aparat kepolisian. Selain itu, juga menyiratkan sikap tidak netral KPK. Sebab, Kokam dianggap sebagai kepanjangan dari mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak yang kini menjabat sebagai Koordinator Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
“Kokam kok ada di sini, ini semakin menguatkan bahwa Dahnil Anzar Simanjuntak dan istilah ‘Novel orang kita (Gerindra) adalah benar’,†kata Budi dari atas mobil komando.
Massa yang sebelumnya berpencar seketika menumpuk di depan gerbang masuk Gedung KPK. Mereka mencoba merangsek ke dalam gedung tapi dicegak oleh aparat polisi.
Kericuhan pun tak terhindarkan dan sempat terjadi gesekan antara polisi dan massa. Meski demikian, kericuhan itu tidak berlangsung lama.
Lima orang anggota Kokam akhirnya diamankan petugas KPK dan tidak lagi terlihat berada di sekitaran gedung komisi anti rasuah.
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menegaskan bahwa KPK tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu. Sementara kehadiran Kokam di acara WP-KPK merupakan hak warga untuk menyuarakan pendapat.
"Siapapun bisa datang dan bisa berkumpul di sini karena KPK tidak melarang bahkan demonstrasi yang menolak KPK pun kami dengar," tegas Febri.
"Kami pastikan pimpinan KPK, pejabat struktural KPK dan seluruh pegawai KPK tidak boleh terafiliasi politik praktis manapun," pungkasnya.
