Berita

Obor Rakyat/Net

Politik

Obor Rakyat Tidak Langgar Kaidah Pers, Pemerintah Harus Melindungi

RABU, 10 APRIL 2019 | 21:24 WIB | LAPORAN:

. Rencana peluncuran tabloid Obor Rakyat Reborn berbuntut persekusi. Sejumlah orang tidak dikenal menurunkan paksa perlengkapan peluncuran di Tuttonero Coffee and Eat, Kebon Jeruk, Jakarta Barat beberapa waktu lalu.

Sebelumnya pada 8 Maret 2019, launching Obor Rakyat Reborn di Gedung Joeang Menteng juga terpaksa dibatalkan karena Pimred Obor Rakyat diancam dicabut status cuti bersyaratnya.

Menanggapi hal itu, peneliti komunikasi politik Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah menyayangkan sekaligus mengecam tindakan persekusi media terbitan perdana itu.


"Menyayangkan saja tidak cukup, perlu ada kecaman keras. Tindakan demikian itu masuk kategori melawan demokrasi, seharusnya disikapi serius oleh penegak hukum, demokrasi sebagai sistem politik terpilih negara harus dilindungi" katanya di Jakarta, Rabu (10/4)

Dedi melanjutkan, ia sudah membaca keseluruhan isi tabloid Obor Rakyat. Ia pun menyimpulkan tidak ada kaidah jurnalistik yang dilanggar. Bahkan menurutnya, tabloid tersebut berupaya memberikan informasi alternatif terkait isu politik yang sedang berlangsung.

"Baik konten maupun narasi, tidak ada yang melanggar kaidah. Untuk itu tabloid ini harus dilindungi peredarannya, penegak hukum seyogyanya terbuka dengan cara membaca tanpa tendensi politis" lanjutnya.

Doktor diplomasi politik dan kajian media ini menambahkan, isu persekusi media lebih penting ditanggapi dibanding soal isu khilafah yang hari-hari ini muncul ke permukaan menjelang Pilpres 2019.

"Ini bukan soal Obor Rakyat semata, tapi soal keberadaan media di pusara demokrasi. Jika setiap hal yang tidak sejalan dengan keinginan pihak lain berujung persekusi, tentu ini ancaman kelangsungan demokrasi" katanya.

Disinggung soal konten Obor Rakyat yang cenderung kritis pada pemerintah, Dedi justru membenarkan tindakan itu.

"Memang itu koridor media. Ia harus kritis karena posisinya dalam struktur politik sebagai infrastruktural segaris dengan rakyat, fungsi utamanya mengontrol aktifitas politis pemerintah. Jika sebaliknya, publik harus ingatkan media kembali ke jalan yang benar" tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya