Berita

Obor Rakyat/Net

Politik

Obor Rakyat Tidak Langgar Kaidah Pers, Pemerintah Harus Melindungi

RABU, 10 APRIL 2019 | 21:24 WIB | LAPORAN:

. Rencana peluncuran tabloid Obor Rakyat Reborn berbuntut persekusi. Sejumlah orang tidak dikenal menurunkan paksa perlengkapan peluncuran di Tuttonero Coffee and Eat, Kebon Jeruk, Jakarta Barat beberapa waktu lalu.

Sebelumnya pada 8 Maret 2019, launching Obor Rakyat Reborn di Gedung Joeang Menteng juga terpaksa dibatalkan karena Pimred Obor Rakyat diancam dicabut status cuti bersyaratnya.

Menanggapi hal itu, peneliti komunikasi politik Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah menyayangkan sekaligus mengecam tindakan persekusi media terbitan perdana itu.


"Menyayangkan saja tidak cukup, perlu ada kecaman keras. Tindakan demikian itu masuk kategori melawan demokrasi, seharusnya disikapi serius oleh penegak hukum, demokrasi sebagai sistem politik terpilih negara harus dilindungi" katanya di Jakarta, Rabu (10/4)

Dedi melanjutkan, ia sudah membaca keseluruhan isi tabloid Obor Rakyat. Ia pun menyimpulkan tidak ada kaidah jurnalistik yang dilanggar. Bahkan menurutnya, tabloid tersebut berupaya memberikan informasi alternatif terkait isu politik yang sedang berlangsung.

"Baik konten maupun narasi, tidak ada yang melanggar kaidah. Untuk itu tabloid ini harus dilindungi peredarannya, penegak hukum seyogyanya terbuka dengan cara membaca tanpa tendensi politis" lanjutnya.

Doktor diplomasi politik dan kajian media ini menambahkan, isu persekusi media lebih penting ditanggapi dibanding soal isu khilafah yang hari-hari ini muncul ke permukaan menjelang Pilpres 2019.

"Ini bukan soal Obor Rakyat semata, tapi soal keberadaan media di pusara demokrasi. Jika setiap hal yang tidak sejalan dengan keinginan pihak lain berujung persekusi, tentu ini ancaman kelangsungan demokrasi" katanya.

Disinggung soal konten Obor Rakyat yang cenderung kritis pada pemerintah, Dedi justru membenarkan tindakan itu.

"Memang itu koridor media. Ia harus kritis karena posisinya dalam struktur politik sebagai infrastruktural segaris dengan rakyat, fungsi utamanya mengontrol aktifitas politis pemerintah. Jika sebaliknya, publik harus ingatkan media kembali ke jalan yang benar" tutupnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Membaca Manuver Gibran Terima Mahasiswa Pendemo

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:23

Bamus Betawi Siapkan Program Strategis Menuju Lima Abad Jakarta

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:18

BEM Bersatu Ungkap Tiyo Ardianto Dekat dengan Jaringan PDIP dan Eks Timses Ganjar

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:08

Nasabah BRImo Bisa Beli Reksa Dana USD Batavia

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:04

BEM Bersatu: Mobil Tiyo Ardianto Diduga Milik Besan Andhika Perkasa

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:01

Tahun Baru Tanpa Kembang Api

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:30

Haikal Hassan Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari Silla University Korsel

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:14

Rp35 Triliun Anggaran MBG Berubah Jadi Sampah

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:00

Kemensos Genjot Sentra Terpadu jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:57

Pola Kenaikan Tidak Biasa Kekayaan Menko Pangan Zulkifli Hasan

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:43

Selengkapnya