Berita

Foto: Net

Politik

Isu Persekusi Media Lebih Penting Ketimbang Khilafah!

RABU, 10 APRIL 2019 | 16:34 WIB | LAPORAN:

Rencana peluncuran tabloid Obor Rakyat Reborn pada 19 Maret lalu, berbuntut persekusi.

Sejumlah orang tidak dikenal menurunkan paksa perlengkapan peluncuran di bilangan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Jauh waktu sebelumnya pada 8 Maret 2019, launching Obor Rakyat Reborn di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat, juga terpaksa dibatalkan karena Pimred Obor Rakyat terancam dicabut status cuti bersyaratnya.


Menanggapi hal itu, peneliti komunikasi politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menyayangkan sekaligus mengecam tindakan persekusi media terbitan perdana itu.

"Menyayangkan saja tidak cukup, perlu ada kecaman keras, tindakan demikian itu masuk kategori melawan demokrasi, seharusnya disikapi serius oleh penegak hukum, demokrasi sebagai sistem politik terpilih negara harus dilindungi," katanya di Jakarta, Rabu (10/4).

Dedi melanjutkan, ia sudah membaca keseluruhan isi tabloid Obor Rakyat. Kesimpulan dia, tidak ada kaidah jurnalistik yang dilanggar.

Bahkan menurutnya, tabloid tersebut berupaya memberikan informasi alternatif terkait isu politik yang sedang berlangsung.

"Baik konten maupun narasi, tidak ada yang melanggar kaidah, untuk itu tabloid ini harus dilindungi peredarannya, penegak hukum seyogyanya terbuka dengan cara membaca tanpa tendensi politis," Dedi menekankan.

Doktor diplomasi politik dan kajian media ini menambahkan, isu persekusi media lebih penting ditanggapi dibanding soal isu khilafah yang hari-hari ini muncul ke permukaan menjelang Pilpres 2019.

"Ini bukan soal Obor Rakyat semata, tapi soal keberadaan media di pusara demokrasi. Jika setiap hal yang tidak sejalan dengan keinginan pihak lain berujung persekusi, tentu ini ancaman kelangsungan demokrasi," tegasnya.

Disinggung soal konten Obor Rakyat yang cenderung kritis pada pemerintah, Dedi justru membenarkan tindakan itu.

"Memang itu koridor media, ia harus kritis karena posisinya dalam struktur politik sebagai infrastruktural, segaris dengan rakyat, fungsi utamanya mengontrol aktivitas politis pemerintah. Jika sebaliknya, publik harus ingatkan media kembali ke jalan yang benar," tutupnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya