Berita

Massa aksi Korps Santri Peduli Indonesia/Net

Hukum

Diingatkan, KPK Tidak Boleh Terlibat Politik Praktis

SENIN, 08 APRIL 2019 | 18:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Kabar ketidaknetralan penyidik senior KPK Novel Baswedan kembali diangkat. Adalah massa dari Korps Santri Peduli Indonesia yang mempertanyakannya.

Massa aksi di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4), meminta KPK netral, jangan ikut-ikutan bermain politik.

"Saat ini terindikasi ketidaknetralan di dalam internal KPK. KPK tidak boleh terlibat politik praktis. Tapi nyatanya, ini malah bermanuver ini bahaya. Gawat kalau KPK tidak netral," kata koordinator aksi Said Husein.


Husein menjelaskan, isu itu muncul setelah Jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade memberi bocoran kepada wartawan bahwa jika Prabowo menang di Pilpres 2019, Novel Baswedan atau Bambang Widjojanto akan menjadi Jaksa Agung.

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon juga membenarkan, Novel sudah lama dekat dengan Prabowo. Begitu juga dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Pouyono yang mengatakan Novel adalah "orang kita", Partai Gerindra.

"Novel jangan bawa KPK ke arah politik. Kalau petinggi KPK diam saja dan tidak bertindak maka kemungkinan petingi-petinggi KPK jadi orang Gerindra. Ketika sudah diisi binaan politik lebih baik bubarkan KPK," ujar Husein.

Dia menambahkan, masukan orang partai di lingkaran KPK tanda upaya menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pasalnya, secara otomatis KPK bekerja sesuai permintaan partai politik.

"Ini adalah strategi untuk memecahkan masyarakat dengan negara. Ini sangat bahanya. Agus Raharjo Ketua KPK) harusnya bertindak mengambil kebijakan," pungkas Husein.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan sendiri sebelumnya sudah membantah kabar tersebut. Dia menyebutkan, tuduhan bahwa dirinya orang Gerindra merupakan isu yang menyesatkan.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya