Hendro, Luhut dan Jokowi/Net
. Dua tokoh militer di lingkaran Calon Presiden petahana Joko Widodo, Luhut B. Pandjaitan dan AM. Hendropriyono kerap menggiring opini seolah paslon 02 Prabowo-Sandi ingin mengganti ideologi Pancasila dengan sistem khilafah.
Menurut politisi Partai Demokrat Andi Arief, surat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait kampanye akbar Prabowo-Sandi di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu (7/4), untuk mengakhiri tuduhan Luhut dan Hendro.
"Surat SBY adalah cara ampuh mengakhiri tuduhan Pak Luhut dan Pak Hendro bahwa 02 adalah khilafah," kata Andi Arief, Senin (8/4).
Pada sisi lain, lanjut Andi Arief, dia tidak tahu bagaimana sikap Jokowi membantah tuduhan bahwa kubu 01 memperdagangkan Pancasila eksklusif.
"Saya tidak tahu bagaimana Pak Jokowi bisa membuktikan bahwa 01 tidak menjual Pancasila eksklusif sebagai dagangan Pilpres," pungkasnya.
SBY berkirim surat kepada tiga petinggi Partai Demokrat, yakni Ketua Dewan Kehormatan Amir Syamsudin, Wakil Ketua Umum Syarief Hasan dan Sekjen Hinca Pandjaitan pada 6 April 2019 atau sehari sebelum kampanye akbar berlangsung.
Isinya, antara lain meminta pada ketiga petinggi partai itu untuk dapat memberikan saran kepada Prabowo Subianto, capres yang juga diusung Partai Demokrat, agar tetap mencerminkan inklusif, Indonesia untuk semua. Juga untuk mencerminkan kebhinnekaan atau kemajemukan dan persatuan.
Oleh Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan, surat SBY tersebut telah dijalankan dengan baik oleh Prabowo dan Sandi termasuk Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
