Berita

Ferdinand Hutahaean/Net

Politik

Partai Demokrat Jelaskan Maksud Surat SBY

MINGGU, 07 APRIL 2019 | 12:16 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono turut memantau kampanye akbar Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (7/4).

Gegap gempita massa pendukung paslon 01 itu yang hadir berhasil memutihkan SU-GBK sejak subuh tadi.

Melalui surat yang dikirimkan kepada pengurus Partai Demokrat dan diterima Kantor Berita Politik RMOL, SBY rupanya keberatan dengan konsep acara kampanye akbar itu. SBY menilai terkesan konsep acara kampanye akbar Prabowo-Sandi hanya untuk satu kelompok alias ekslusif.


"Sore hari ini, Sabtu, tanggal 6 April 2019 saya menerima berita dari tanah air tentang 'set up', 'run down' dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres 02, Bapak Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif," tulis SBY dalam surat tersebut.

Ketua DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean pun angkat suara menjelaskan surat SBY dimaksud. Menurut dia, surat SBY itu bentuk keprihatinan seolah-olah kampanye akbar Prabowo-Sandi hanya untuk umat Islam.

"Karena Pak SBY dapat laporan terkait dengan rundown acara bahwa seolah-olah acara itu terdesign seperti milik umat Islam saja atau bahkan diidentikkan dengan khilafah," ujar Ferdinand usai acara kampanye.

Meski terkesan nuansa Islam, Ferdinand menekankan sambutan para tokoh agama dan ulama dalam acara itu telah membantah tuduhan mendirikan negara khilafah.

"Tuduhan khilafah tidak betul dan tolol. Ulama lain pun menyatakan siap jaga NKRI," tukasnya.

Kampanye akbar paslon 02 di SU-GBK diawali salat subuh berjamaah, lanjut tausyiah, salawat, orasi masing-masing tokoh, dan puncaknya pidato kebangsaan capres Prabowo.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya