Anggota TKN, Eva Kusuma Sundari/Net
. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin mengakui kebocoran anggaran tetap terjadi di era Presiden Joko Widodo.
Anggota TKN, Eva Kusuma Sundari menjelaskan bahwa kebocoran anggaran telah terjadi sejak zaman Orde Baru. Tapi jumlahnya terus menurun seiring pergantian rezim selama masa reformasi.
"Kalau soal bocor itu sudah penyakit sejak Orde Baru, bahkan lebih parah. Karena dulu APBN itu tidak satu pintu, tapi banyak pintu," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (6/4).
Penegasan politisi PDI Perjuangan tersebut disampaikan untuk menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bahwa APBN Indonesia mengalami kebocoran. Jika tidak bocor, kata Basaria, APBN Indonesia bisa mencapai Rp 4 ribu triliun.
Menurut Eva, dugaan kebocoran anggaran bukan hal baru. Sebab, temuan ini pernah disampaikan ke kantor Wantimpres pada 2017 silam.
Terpenting, sambung Eva, saat ini ada solusi konkret untuk meminimalisasi kebocoran. Seperti di DKI Jakarta yang telah melaksanakan e-budgeting, e-procurement, e-planing sejak zaman Joko Widodo. Transparansi anggaran, sambungnya, juga akan dilakukan Jokowi saat kembali memimpin negeri ini.
"Jika ini berlaku di seluruh Indonesia, maka tidak akan ada lagi peluang bocor yang direncanakan," jelas anggota Komisi Keuangan DPR itu.
Baginya, selama ini APBN sudah terkelola dengan baik. Acuannnya, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat itu diberikan kepada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dalam dua tahun berturut-turut pada 2016 dan 2017.
"Jadi yang penting itu apa solusinya. Kalau Pak Jokowi solusinya e-budgeting. Dalam e-budgeting itu ada transparansi anggaran," tegasnya.
