Berita

Militer Amerika Serikat/Net

Dunia

Selidiki Kejahatan Perang, AS Cabut Visa Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional

JUMAT, 05 APRIL 2019 | 17:45 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat mencabut visa masuk untuk jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Fatou Bensouda pada Jumat (5/4).
 
Keputusan itu dianggap sebagai tanggapan Amerika Serikat terhadap investigasi Bensouda tentang kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat dan sekutu di Afghanistan.
 
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo sebelumnya telah memperingatkan bahwa Amerika Serikat mungkin menolak atau mencabut visa kepada staf ICC yang terlibat dalam penyelidikan tersebut.
 

 
"Jika Anda bertanggung jawab atas penyelidikan ICC yang diusulkan untuk personel Amerika Serikat sehubungan dengan situasi di Afghanistan, Anda tidak boleh berasumsi bahwa Anda masih akan memiliki atau mendapatkan visa, atau bahwa Anda akan diizinkan untuk masukkan Amerika Serikat," kata Pompeo seperti dimuat BBC.
 
"Kami siap mengambil langkah tambahan, termasuk sanksi ekonomi jika ICC tidak mengubah arahnya," tambahnya.
 
Diketahui bahwa sebuah laporan tahun 2016 dari ICC mengatakan ada dasar yang masuk akal untuk percaya bahwa militer Amerika Serikat telah melakukan penyiksaan di tempat-tempat penahanan rahasia di Afghanistan yang dioperasikan oleh CIA, dan bahwa pemerintah Afghanistan dan Taliban telah melakukan kejahatan perang.
 
Sementara itu, kantor Bensouda mengatakan bahwa jaksa ICC akan melanjutkan tugasnya tanpa rasa takut atau bantuan.
 
Amerika Serikat sendiri merupakan negara yang kritis terhadap ICC sejak didirikan. Negeri Paman Sam itu juga adalah satu di antara sejumlah negara yang tidak bergabung dengan ICC.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya