Berita

Foto:Net

Hukum

2 Tahun Teror Novel, Pegawai KPK Gelar Panggung Rakyat Tuntut Keadilan

JUMAT, 05 APRIL 2019 | 09:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Siapa pelaku atau aktor penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan hingga kini belum terungkap. Peristiwa penyiraman air keras kepada wajah Novel itu sudah hampir genap dua tahun.

Peristiwa tragis yang menimpa Novel pada 11 April 2017 silam belum menemui titik terang meskipun Polri telah membentuk tim gabungan, namun masih saja membuahkan hasil yang nihil.

Untuk memperingati dua tahun penyerangan terhadap Novel, Wadah Pegawai (WP) KPK akan menggelar Panggung Rakyat Anti Korupsi dan Deklarasi Antiteror KPK. Acara tersebut rencananya akan digelar pekan depan pada 11 April 2019 dan terbuka untuk umum.


"Tepatnya tanggal 11 April 2019, KPK akan memperingati teror penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang menyebabkan matanya hampir buta namun pelakunya belum tertangkap. Untuk itulah WP-KPK mengadakan acara Panggung Rakyat Antikorupsi dan deklarasi antiteror terhadap KPK," ujar Ketua WP-KPK, Yudi Purnomo Harahap, Jumat (5/4).

Pada acara panggung rakyat nanti, rencananya juga akan dimeriahkan oleh sejumlah tokoh nasional dan pegiat antikorupsi. Bahkan, ribuan undangan pun telah disebar oleh WP-KPK kepada pegawai dan mantan pimpinan dan pegawai KPK dari angkatan pertama hingga yang sudah berdiaspora di berbagai kementerian.

"Ada sarasehan budaya Cak Nun, dan konser musik antikorupsi. WP-KPK menyebar 1.000 undangan kepada tokoh nasional, organisasi-organisasi yang pro pemberantasan korupsi, kepada mantan pimpinan sejak periode awal KPK dibentuk yaitu tahun 2003 dan mantan pegawai KPK yang saat ini bekerja di BPK, BPKP, Kementerian Keuangan, kepolisian, kejaksaan, LPSK, OJK dan lainnya," kata Yudi.

Dijelaskan, salah satu tujuan acara tersebut yakni untuk mendeklarasikan "stop teror" kepada pegawai dan pimpinan KPK dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen langsung di bawah Presiden.

"Sehingga peringatan ini sekaligus momentum bahwa persoalan kejahatan kemanusiaan kepada penegak hukum harus dituntaskan. Sekaligus, simbol bahwa rakyat Indonesia bersatu melawan korupsi," pungkas Yudi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya