Organisasi hak asasi manusia terkemuka Eropa, Dewan Eropa menilai Maroko sebagai mitra untuk demokrasi lokal. Status itu secara resmi tertuang dalam sebuah resolusi yang dirilis pekan ini (Selasa, 2/4). Maroko adalah negara pertama yang memegang status tersebut.
Â
Status itu sendiri memberi Maroko platform di Kongres Dewan Otoritas Lokal dan Regional. Badan tersebut berfungsi sebagai penghubung bagi otoritas politik lokal Eropa yang bertujuan untuk mempromosikan demokrasi dan pemerintahan yang baik di tingkat regional.
Â
Maroko telah mengirim sembilan orang delegasi ke sesi ke-36 Kongres, yang dimulai kemarin (Selasa, 2/4) dan akan berakhir pada besok hari (Kamis, 4/4).
Â
Â
Delegasi tersebut dipimpin oleh Mohand Laenser yang juga memimpin Partai Gerakan Populer Maroko (MP). Delegasi tersebut akan berpartisipasi dalam diskusi dan debat Kongres, meskipun mereka tidak memiliki hak suara untuk memilih.
Â
Untuk diketahui bahwa Kementerian Dalam Negeri Maroko mengajukan status tersebut sejak Mei 2018 bersama dengan dua asosiasi politik regional Maroko. Juru bicara dewan Piero Fassino mengatakan langkah itu mencerminkan hubungan kuat Maroko dengan Kongres.
Â
"Dalam konteks yang menjanjikan inilah kami menantikan kerja sama ambisius yang akan segera dimulai," kata Fassino seperti dimuat
Morocco World News.
Â
Di sisi lain, bagi Dewan Eropa, pemberian status ke Maroko mendorong strategi memperbaiki hubungan dengan negara-negara perbatasan Eropa dalam kerangka kebijakan lingkungan. Kebijakan itu, yang diumumkan pada 2011 setelah Arab Spring, selalu berpusat di Afrika Utara.
Â
Sejak Dewan meluncurkan kebijakan, Dewan Eropa telah berkolaborasi secara luas dengan Maroko.
Â
Parlemen Maroko memegang status "Mitra untuk Demokrasi" dengan Majelis Parlemen Dewan, dan Dewan membuka biro di Rabat pada tahun 2014.
Â
Kemudian pada tahun 2018, Maroko dan Dewan Eropa mengumumkan rencana kemitraan tiga tahun, yang dikembangkan bersama untuk menetapkan tujuan untuk kolaborasi mereka hingga tahun 2021.
