Berita

Maroko/Net

Global

Maroko Dapat Status Mitra Demokrasi Lokal Dari Dewan Eropa

RABU, 03 APRIL 2019 | 22:26 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Organisasi hak asasi manusia terkemuka Eropa, Dewan Eropa menilai Maroko sebagai mitra untuk demokrasi lokal. Status itu secara resmi tertuang dalam sebuah resolusi yang dirilis pekan ini (Selasa, 2/4). Maroko adalah negara pertama yang memegang status tersebut.
 
Status itu sendiri memberi Maroko platform di Kongres Dewan Otoritas Lokal dan Regional. Badan tersebut berfungsi sebagai penghubung bagi otoritas politik lokal Eropa yang bertujuan untuk mempromosikan demokrasi dan pemerintahan yang baik di tingkat regional.
 
Maroko telah mengirim sembilan orang delegasi ke sesi ke-36 Kongres, yang dimulai kemarin (Selasa, 2/4) dan akan berakhir pada besok hari (Kamis, 4/4).
 

 
Delegasi tersebut dipimpin oleh Mohand Laenser yang juga memimpin Partai Gerakan Populer Maroko (MP). Delegasi tersebut akan berpartisipasi dalam diskusi dan debat Kongres, meskipun mereka tidak memiliki hak suara untuk memilih.
 
Untuk diketahui bahwa Kementerian Dalam Negeri Maroko mengajukan status tersebut sejak Mei 2018 bersama dengan dua asosiasi politik regional Maroko. Juru bicara dewan Piero Fassino mengatakan langkah itu mencerminkan hubungan kuat Maroko dengan Kongres.
 
"Dalam konteks yang menjanjikan inilah kami menantikan kerja sama ambisius yang akan segera dimulai," kata Fassino seperti dimuat Morocco World News.
 
Di sisi lain, bagi Dewan Eropa, pemberian status ke Maroko mendorong strategi memperbaiki hubungan dengan negara-negara perbatasan Eropa dalam kerangka kebijakan lingkungan. Kebijakan itu, yang diumumkan pada 2011 setelah Arab Spring, selalu berpusat di Afrika Utara.
 
Sejak Dewan meluncurkan kebijakan, Dewan Eropa telah berkolaborasi secara luas dengan Maroko.
 
Parlemen Maroko memegang status "Mitra untuk Demokrasi" dengan Majelis Parlemen Dewan, dan Dewan membuka biro di Rabat pada tahun 2014.
 
Kemudian pada tahun 2018, Maroko dan Dewan Eropa mengumumkan rencana kemitraan tiga tahun, yang dikembangkan bersama untuk menetapkan tujuan untuk kolaborasi mereka hingga tahun 2021.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Fokusmaker Sentil Azis Narang: Jangan Jual SOKSI untuk Kepentingan Politik Pribadi

Sabtu, 07 November 2026 | 18:26

Airlangga Akui Kasus Penyadapan pada Presiden Ganggu Sentimen Investor

Sabtu, 07 November 2026 | 18:17

Bantah Terlibat Penyadapan Ilegal, Bahlil: Ini Ulah Abuleke

Sabtu, 07 November 2026 | 17:48

ARBI Bakal Gelar Aksi Akbar di Al-Azhar, Ini Lima Tuntutannya

Sabtu, 07 November 2026 | 17:40

HUT ke-73 KPU Dirayakan Sederhana, Refleksi Integritas Bareng Para Mantan

Sabtu, 07 November 2026 | 16:45

Ketum Peradi Profesional: Advokat Bukan Pelengkap Peradilan

Sabtu, 07 November 2026 | 16:08

Menimbang Perpres 107/2026 dan Dampaknya pada Kelancaran Pengadaan Energi

Sabtu, 07 November 2026 | 15:48

Tekanan Jual Mereda, Harga Bitcoin Menguat ke 75.928 Dolar AS

Sabtu, 07 November 2026 | 15:40

Film Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang Tayang Jelang Imlek

Sabtu, 07 November 2026 | 15:18

Pangdam XXII/Tambun Bungai Pimpin Pemulangan Jenazah Sertu Anumerta Heri Prasetyo ke Kediri

Sabtu, 07 November 2026 | 15:14

Selengkapnya