KPK Tidak Boleh Ragu Ungkap Cap Jempol Bowo Sidik Jika Terkait Pilpres

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut tuntas dan mengumumkan kepada publik terkait temuan stampel "cap jempol" pada ratusan ribu amplop serangan fajar milik tersangka suap distribusi pupuk Bowo Sidik Pangarso yang akan digunakan untuk Pemilu 2019.

Sebab, politik uang menjelang pencoblosan 17 April nanti harus menjadi perhatian serius lembaga antirasuah.

Demikian disampaikan Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/4).

"KPK harus mengusut tuntas stempel cap jempol yang ada di amplop-amplop untuk serangan fajar Bowo Sidik itu. Itukan jelas politik uang," ujar Andre.

Bowo Sidik adalah calon legislatif DPR RI dari Partai Golkar di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II. Pada Pilpres kali ini, Golkar mengusung paslon Jokowi-Maruf.

Terlebih, kata Andre, total uang dalam amplop itu jumlahnya mencapai Rp 8 miliar. Karenanya, KPK jangan ragu untuk mengungkap dan mengumumkan kepada publik motif dan latar belakang amplop yang simbolik dengan salah satu paslon di Pilpres itu.

"Sebagai suatu tindakan pencegahan korupsi dari 'politik uang', KPK tidak boleh ragu mengungkap jika ada kaitannya dengan Pilpres. Tentunya tidak mengesampingkan aspek hukumnya ya," kata Andre.

Andre juga menuturkan, terlepas dari Bowo Sidik Pangarso adalah kader partai Golkar yang juga bagian dari koalisi paslon nomor urut 01 Jokowi-Maruf, praktik politik uang semacam itu harus menjadi perhatian KPK secara serius dan segera mengumumkannya kepada publik.

"Patut diduga juga serangan fajar itu untuk Pilpres 2019. Oleh karena itu KPK harus menelusuri stampel cap jempol itu dan KPK harus menggaungkan jangan pilih Caleg atau Capres yang pakai politik uang," demikian Andre.