Berita

Hanif Dhakiri dampingi Wapres Jusuf Kalla/Net

Menteri Hanif: Ekosistem Ketenagakerjaan Perlu Direformasi

RABU, 03 APRIL 2019 | 10:25 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan salah satu problem utama dalam dunia ketenagakerjaan yakni ekosistem ketenagakerjaan yang kaku dan rigid. Karena itu diperlukan transformasi reformasi ketenagakerjaan di masa depan dari sebuah ekosistem ketenagakerjaan yang kaku dan rigid itu menjadi ekosistem yang fleksibel.
"Ekosistem fleksibel sangat diperlukan karena dunia industri sudah semakin fleksibel," kata Hanif dalam acara dialog interaktif Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo ke-29 bertema 'Meningkatkan Daya Saing melalui Reformasi Ketenagakerjaan dan Output Produksi Nasional' di Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (2/4).

Rakerkornas Apindo ke -29 (1-3 April 2019) yang dibuka oleh Wapres RI HM Jusuf Kalla dihadiri Kepala Staf Ahli Wapres Sofyan Wanandi selaku Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Ketum Apindo Hariyadi B Sukamdani dan Ketua Apindo Kepulauan Riau, Cahya.

Hanif meminta Apindo untuk memberikan berbagai masukan untuk memastikan agar ekosistem ketenagakerjaan lebih fleksibel.

Hanif meminta Apindo untuk memberikan berbagai masukan untuk memastikan agar ekosistem ketenagakerjaan lebih fleksibel.

"Detil-detilnya kita perlu masukan dari Apindo dan kalangan serikat pekerja untuk memastikan agar ekosistemnya bisa menjadi lebih fleksibel," katanya.

Didampingi Dirjen Binalattas Bambang Satrio Lelono, Hanif menjelaskan kakunya ekosistem ketenagakerjaan akhirnya membuat pertumbuhan investasi tidak sesuai harapan.

"Investasi selama ini cenderung padat modal. Padahal kita butuh investasi padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja dan pengangguran " ujarnya.

Karenanya, Hanif meyakini ekosistem ketenagakerjaan diperbaiki dan direformasi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sekarang yakni 5 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi dunia hanya 3 persen. Bahkan ada yang minus.

"Empat dari 10 hambatan investasi di Indonesia bidang ketenagakerjaan, semuanya masuk dalam ranah ekosistem ketenagakerjaan. Jadi kalau reformasi ketenagakerjaan kita lakukan, pertumbuhan ekonominya akan lebih besar lagi, " ujarnya.

Sementara itu, Wapres RI Jusuf Kalla meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hal itu diperlukan mengingat keseimbangan hubungan tersebut merupakan kunci untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

"Apindo harus menjaga keseimbangan itu - antara pekerja, pengusaha dan pemerintah - karena pemerintah berkepentingan dalam urusan pajak,” kata Wapres JK dalam sambutan pembukaan.

JK menambahkan hubungan antara pekerja dan pengusaha merupakan simbiosis mutualisme sehingga kedua belah pihak harus dapat saling memajukan satu sama lain.

"Kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja itu sama, ialah memajukan usaha, memajukan ekonomi, sehingga pengusaha dan juga pekerja dapat maju bersama," kata JK.

Ketum Apindo Hariyadi B. Sukamdani mengatakan Rakornas Apindo merupakan pertemuan tahunan Apindo untuk mencermati dan menyikapi perkembangan dunia usaha, khususnya masalah ketenagakerjaan serta hubungan industrial dan perkembangan investasi.

"Adanya Rakerkonas tersebut, diharapkan para pelaku usaha mampu bersinergi dengan Pemerintah untuk meningkatkan kinerja perekonomian di masing-masing daerahnya yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing nasional," jelasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

UPDATE

Kejagung Pede Hadapi Febrie di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:27

Gebrakan PAM Jaya Tekan Kebocoran Air Diapresiasi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:19

FEB UNJ Dukung Pariwisata Berkelanjutan di Bali Lewat Pengabdian Masyarakat

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Danantara Investasi Rp44 Triliun di JBS Group

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Anggota PWI Jakbar Laporkan Oknum Polisi ke Propam Polda Metro, Ini Sebabnya

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:47

Bawaslu Campus Connect Jadi Solusi Tantangan Digital di Pemilu

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:28

Publik Curiga UGM Melindungi Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:17

Febrie Adriansyah Siap Buka-bukaan di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:02

Gedung Bapenda DKI Kebakaran

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:32

Pemerintah Diultimatum 15 Hari Terbitkan PP Cukai MBDK

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:13

Selengkapnya