Berita

Hanif Dhakiri dampingi Wapres Jusuf Kalla/Net

Menteri Hanif: Ekosistem Ketenagakerjaan Perlu Direformasi

RABU, 03 APRIL 2019 | 10:25 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan salah satu problem utama dalam dunia ketenagakerjaan yakni ekosistem ketenagakerjaan yang kaku dan rigid. Karena itu diperlukan transformasi reformasi ketenagakerjaan di masa depan dari sebuah ekosistem ketenagakerjaan yang kaku dan rigid itu menjadi ekosistem yang fleksibel.
"Ekosistem fleksibel sangat diperlukan karena dunia industri sudah semakin fleksibel," kata Hanif dalam acara dialog interaktif Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo ke-29 bertema 'Meningkatkan Daya Saing melalui Reformasi Ketenagakerjaan dan Output Produksi Nasional' di Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (2/4).

Rakerkornas Apindo ke -29 (1-3 April 2019) yang dibuka oleh Wapres RI HM Jusuf Kalla dihadiri Kepala Staf Ahli Wapres Sofyan Wanandi selaku Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Ketum Apindo Hariyadi B Sukamdani dan Ketua Apindo Kepulauan Riau, Cahya.


Hanif meminta Apindo untuk memberikan berbagai masukan untuk memastikan agar ekosistem ketenagakerjaan lebih fleksibel.

"Detil-detilnya kita perlu masukan dari Apindo dan kalangan serikat pekerja untuk memastikan agar ekosistemnya bisa menjadi lebih fleksibel," katanya.

Didampingi Dirjen Binalattas Bambang Satrio Lelono, Hanif menjelaskan kakunya ekosistem ketenagakerjaan akhirnya membuat pertumbuhan investasi tidak sesuai harapan.

"Investasi selama ini cenderung padat modal. Padahal kita butuh investasi padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja dan pengangguran " ujarnya.

Karenanya, Hanif meyakini ekosistem ketenagakerjaan diperbaiki dan direformasi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sekarang yakni 5 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi dunia hanya 3 persen. Bahkan ada yang minus.

"Empat dari 10 hambatan investasi di Indonesia bidang ketenagakerjaan, semuanya masuk dalam ranah ekosistem ketenagakerjaan. Jadi kalau reformasi ketenagakerjaan kita lakukan, pertumbuhan ekonominya akan lebih besar lagi, " ujarnya.

Sementara itu, Wapres RI Jusuf Kalla meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hal itu diperlukan mengingat keseimbangan hubungan tersebut merupakan kunci untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

"Apindo harus menjaga keseimbangan itu - antara pekerja, pengusaha dan pemerintah - karena pemerintah berkepentingan dalam urusan pajak,” kata Wapres JK dalam sambutan pembukaan.

JK menambahkan hubungan antara pekerja dan pengusaha merupakan simbiosis mutualisme sehingga kedua belah pihak harus dapat saling memajukan satu sama lain.

"Kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja itu sama, ialah memajukan usaha, memajukan ekonomi, sehingga pengusaha dan juga pekerja dapat maju bersama," kata JK.

Ketum Apindo Hariyadi B. Sukamdani mengatakan Rakornas Apindo merupakan pertemuan tahunan Apindo untuk mencermati dan menyikapi perkembangan dunia usaha, khususnya masalah ketenagakerjaan serta hubungan industrial dan perkembangan investasi.

"Adanya Rakerkonas tersebut, diharapkan para pelaku usaha mampu bersinergi dengan Pemerintah untuk meningkatkan kinerja perekonomian di masing-masing daerahnya yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing nasional," jelasnya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Waspadai Partai Cokelat, PDIP: Biarkan Rakyat Bebas Memilih!

Rabu, 27 November 2024 | 11:18

UPDATE

Disdik DKI Segera Cairkan KJP Plus dan KJMU Tahap II

Sabtu, 30 November 2024 | 04:05

Israel dan AS Jauhkan Umat Islam dari Yerusalem

Sabtu, 30 November 2024 | 03:38

Isu Kelompok Rentan Harus Jadi Fokus Legislator Perempuan

Sabtu, 30 November 2024 | 03:18

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Kadin Luncurkan White Paper

Sabtu, 30 November 2024 | 03:04

Pasukan Jangkrik Gerindra Sukses Kuasai Pilkada di Jateng

Sabtu, 30 November 2024 | 02:36

Fraksi PKS Usulkan RUU Boikot Produk Israel

Sabtu, 30 November 2024 | 02:34

Sertijab dan Kenaikan Pangkat

Sabtu, 30 November 2024 | 02:01

Bawaslu Pastikan Tak Ada Kecurangan Perhitungan Suara

Sabtu, 30 November 2024 | 01:48

Anggaran Sekolah Gratis DKI Disiapkan Rp2,3 Triliun

Sabtu, 30 November 2024 | 01:17

Mulyono Bidik 2029 dengan Syarat Jakarta Dikuasai

Sabtu, 30 November 2024 | 01:01

Selengkapnya