Berita

Hanif Dhakiri dampingi Wapres Jusuf Kalla/Net

Menteri Hanif: Ekosistem Ketenagakerjaan Perlu Direformasi

RABU, 03 APRIL 2019 | 10:25 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan salah satu problem utama dalam dunia ketenagakerjaan yakni ekosistem ketenagakerjaan yang kaku dan rigid. Karena itu diperlukan transformasi reformasi ketenagakerjaan di masa depan dari sebuah ekosistem ketenagakerjaan yang kaku dan rigid itu menjadi ekosistem yang fleksibel.
"Ekosistem fleksibel sangat diperlukan karena dunia industri sudah semakin fleksibel," kata Hanif dalam acara dialog interaktif Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo ke-29 bertema 'Meningkatkan Daya Saing melalui Reformasi Ketenagakerjaan dan Output Produksi Nasional' di Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (2/4).

Rakerkornas Apindo ke -29 (1-3 April 2019) yang dibuka oleh Wapres RI HM Jusuf Kalla dihadiri Kepala Staf Ahli Wapres Sofyan Wanandi selaku Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Ketum Apindo Hariyadi B Sukamdani dan Ketua Apindo Kepulauan Riau, Cahya.

Hanif meminta Apindo untuk memberikan berbagai masukan untuk memastikan agar ekosistem ketenagakerjaan lebih fleksibel.

Hanif meminta Apindo untuk memberikan berbagai masukan untuk memastikan agar ekosistem ketenagakerjaan lebih fleksibel.

"Detil-detilnya kita perlu masukan dari Apindo dan kalangan serikat pekerja untuk memastikan agar ekosistemnya bisa menjadi lebih fleksibel," katanya.

Didampingi Dirjen Binalattas Bambang Satrio Lelono, Hanif menjelaskan kakunya ekosistem ketenagakerjaan akhirnya membuat pertumbuhan investasi tidak sesuai harapan.

"Investasi selama ini cenderung padat modal. Padahal kita butuh investasi padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja dan pengangguran " ujarnya.

Karenanya, Hanif meyakini ekosistem ketenagakerjaan diperbaiki dan direformasi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sekarang yakni 5 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi dunia hanya 3 persen. Bahkan ada yang minus.

"Empat dari 10 hambatan investasi di Indonesia bidang ketenagakerjaan, semuanya masuk dalam ranah ekosistem ketenagakerjaan. Jadi kalau reformasi ketenagakerjaan kita lakukan, pertumbuhan ekonominya akan lebih besar lagi, " ujarnya.

Sementara itu, Wapres RI Jusuf Kalla meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hal itu diperlukan mengingat keseimbangan hubungan tersebut merupakan kunci untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

"Apindo harus menjaga keseimbangan itu - antara pekerja, pengusaha dan pemerintah - karena pemerintah berkepentingan dalam urusan pajak,” kata Wapres JK dalam sambutan pembukaan.

JK menambahkan hubungan antara pekerja dan pengusaha merupakan simbiosis mutualisme sehingga kedua belah pihak harus dapat saling memajukan satu sama lain.

"Kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja itu sama, ialah memajukan usaha, memajukan ekonomi, sehingga pengusaha dan juga pekerja dapat maju bersama," kata JK.

Ketum Apindo Hariyadi B. Sukamdani mengatakan Rakornas Apindo merupakan pertemuan tahunan Apindo untuk mencermati dan menyikapi perkembangan dunia usaha, khususnya masalah ketenagakerjaan serta hubungan industrial dan perkembangan investasi.

"Adanya Rakerkonas tersebut, diharapkan para pelaku usaha mampu bersinergi dengan Pemerintah untuk meningkatkan kinerja perekonomian di masing-masing daerahnya yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing nasional," jelasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya