Berita

Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan/Net

Hukum

KPK Berang Novel Baswedan Diseret-Seret Ke Politik

SENIN, 01 APRIL 2019 | 20:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan rumor penyidik senior KPK Novel Baswedan sebagai orang Gerindra adalah tidak benar. Hal itu juga telah dibantah langsung oleh Novel.

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah menegaskan bahwa seluruh elemen KPK, terlebih penyidik KPK tidak pernah terlibat politik praktis.

"KPK, mulai dari unsur pimpinan sampai pada unsur pegawai memastikan tidak terkait pada kelompok politik praktis manapun. Jadi kami harap semua pihak bisa menempatkan KPK sebagai lembaga independen," tegasnya kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan Jakarta, Senin (1/4).


"Novel juga sudah clear mengatakan bahwa informasi-informasi tersebut tidak benar," imbuhnya.

Dengan tegas, mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini meminta kepada semua pihak untuk menempatkan lembaga antirasuah sebagai lembaga hukum yang independen dan tak dikait-kaitkan dengan kepentingan politik.

"Jangan tarik KPK ke isu politik praktis. Karena itu hanya akan merugikan upaya pemberantasan korupsi kita," tegas Febri.

Lebih lanjut, Febri justeru menyayangkan isu yang sengaja diembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu.

Sebab, masih ada hal yang lebih substansial dari isu yang menyesatkan itu, yakni soal kriminalisasi yang dialami Novel yang tak kunjung tuntas siapa dalang di balik penyiraman air keras.

"Yang harus kita ingat sebenarnya adalah sudah lebih 2 tahun penyerang Novel belum ditemukan. Ini yang lebih penting diupayakan agar teror-teror terhadap penegak hukum tidak ditutupi oleh isu-isu yang tidak substansial," demikian Febri. 

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya