Lemkapi: Informasi Eks Kapolsek Perlu Didalami Propam Polri

Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) ikut angkat bicara menanggapi viral capture percakapan WhatsApp Grup polisi dukung Jokowi.

"Lemkapi berpandangan ada motif politik di balik beredarnya percakapan WhatsApp Grup yang seolah oleh itu adalah percakapan grup anggota Bhayangkara," kata Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan kepada redaksi, Senin (1/4).

Edi mengacu perintah Kapolri Jendral Tito Karnavian yang jelas dan tegas sudah memerintahkan seluruh jajarannya bertugas netral dan profesional dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. 

"Kalau ada oknum yang mengaku diperintah kapolresnya, saya kira itu perlu didalami kebenaranya sebagai sumber informasi. Ini sangat perlu, untuk memastikan apakah ada motif politik di dalamnya dari pihak tertentu yang ingin  membawa-bawa Polri ke ranah politik atau mungkin ada motif lainnya," ujarnya. 

Apalagi, lanjut dia, kapolres yang bersangkutan sudah membantah dan bersumpah tidak pernah memberikan perintah kepada anak buahnya untuk mendukung capres tertentu.

"Kami melihat Polri netral dan profesional sesuai tugasnya sesuai perintah Kapolri. Yang isinya tidak boleh ada anggota Polri yang berpihak dan membantu capres tertentu," imbuhnya.
 
Lemkapi lanjut dia, mendukung sepenuhnya Polri mendalami informasi dan pengakuan anggota Polres Garut yang baru dimutasi itu agar tidak membuat masyarakat resah.

"Jika ada indikasi ada oknum yang melanggar supaya diberikan sanksi tegas, " tambah Edi.

Menurutnya, percakapan WAG yang belum jelas sumbernya itu agar ditelusuri. 

"Kita minta seluruh jajaran Polri hati-hati dalam menjalankan tugas. Kami paham walau polisi sudah menjalankan tugasnya profesional dan selalu menjaga netralitas dalam Pilpres 2019,  tapi di tahun politik ini harus dipahami, ada saja yg menilai kinerja Polri tidak netral. Apalagi kita tahu untuk menjaga 440 ribu personil Polri itu tidaklah mudah," ujarnya.