Berita

Mark Zuckerberg/Net

Dunia

CEO Facebook: Pemerintah Harus Berperan Aktif Mengatur Internet

MINGGU, 31 MARET 2019 | 11:20 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

CEO Facebook Mark Zuckerberg menyerukan agar pemerintah memainkan peran lebih aktif dalam mengatur Internet.
 
"Saya percaya kita perlu peran yang lebih aktif untuk pemerintah dan regulator," tulis Zuckerberg dalam sebuah artikel di The Washington Post akhir pekan ini (Sabtu, 30/3).
 
"Dengan memperbarui aturan untuk Internet, kita dapat melestarikan apa yang terbaik tentang hal itu, kebebasan bagi orang untuk mengekspresikan diri mereka dan bagi wirausahawan untuk membangun hal-hal baru, sambil juga melindungi masyarakat dari bahaya yang lebih luas," sambungnya.
 

 
Zuckerberg berpendapat, peraturan baru diperlukan di empat bidang, yakni konten berbahaya, perlindungan pemilu, privasi dan portabilitas data.
 
Dalam bidang konten berbahaya, Zuckerberg mengatakan dia setuju dengan anggota parlemen yang berpendapat bahwa Facebook memiliki terlalu banyak kekuasaan atas pidato dan pihak ketiga dapat menetapkan standar pada distribusi bahan berbahaya dan mengukur perusahaan terhadap standar itu.
 
Dalam bidang perlindungan pemilu, Zuckerberg mencatat bahwa undang-undang yang ada di negara-negara saat ini difokuskan pada kandidat dan pemilihan daripada masalah politik yang memecah belah. Karena itulah dia mendesak undang-undang untuk diperbarui untuk mencerminkan realitas ancaman.
 
"Sudah waktunya untuk memperbarui aturan-aturan ini untuk mendefinisikan tanggung jawab yang jelas bagi orang-orang, perusahaan dan pemerintah di masa depan," sambungnya.
 
Dalam bidang privasi pengguna, Zuckerberg mengatakan ia akan mendukung lebih banyak negara mengadopsi aturan yang sejalan dengan Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa, yang memberi regulator kekuatan untuk memberi sanksi kepada organisasi yang gagal mematuhi standar keamanan yang tinggi ketika memproses data pribadi. Dia juga menyerukan regulasi untuk menjamin portabilitas data antar layanan.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Buyback Emas Antam Meroket Rp55.000, Satu Gram Dibanderol Rp2,45 Juta

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:57

Harga Minyak Dunia Merosot Imbas Keputusan Trump

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:56

IHSG Terbang 1,6 Persen Menuju 6.000, Rupiah Ikut Menguat

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:44

PKS: Koalisi Prabowo Akan Tetap Konstruktif Jaga Persatuan Bangsa

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:40

Pengusaha Heri Black Dicecar KPK soal Kontainer Berisi Sparepart di Pelabuhan Tanjung Emas

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:29

10 Kader Ramaikan Bursa Caketum PB SEMMI di Kongres IX Banten

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:17

Berkas Lengkap, Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:08

Korea Pimpin Reli Bursa Asia

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:54

Galeri 24 Dorong Literasi Investasi Emas Masyarakat di Jakarta Fair 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:47

Manfaatkan Program Nikah Massal dan One Stop Nikah Solution dari Kemenag, Daftar Sekarang!

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:43

Selengkapnya