Berita

Politik

Anggaran Pertahanan Bukan Prioritas Jokowi

SABTU, 30 MARET 2019 | 22:13 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

. Anggaran pertahanan nasional tidak jadi sorotan capres petahana Joko Widodo (Jokowi). Jokowi bakal menambah anggaran pertahanan bila kembali memimpin asal situasi ekonomi normal.

"Soal anggaran pertahanan memang kita memberikan prioritas pembangunan infrastruktur. Pada saatnya nanti ketika kondisi ekonomi normal, kita akan perhatikan anggaran TNI lebih baik," kata Jokowi di forum debat keempat yang dilaksanakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3) malam.

Jokowi menyampaikan hal itu sebagai jawaban atas pertanyaan Prabowo Subianto soal rendahnya anggaran untuk pertahanan yang sebesar Rp 107 triliun, atau sekitar 5 persen dari APBN.


Menurut Prabowo, anggaran pertahanan di negara-negara lain sangat besar, ia memberi contoh bahwa Pemerintah Singapura memberikan anggaran untuk pertahananya sebesar 30 persen dari APBN, atau sekitar 5 persen dari GDP.

Selain situasi ekonomi, Jokowi berpandangan perlu mengantisipasi penguatan dan pengembangan TNI  dari serangan siber. Dia mengaku mendapat informasi dari intelijen strategis bahwa dalam 20 tahun kedepan sama sekali tidak ada invasi atau serangan dari luar ke Indonesia.

"Justru yang rawan karena konflik dalam negeri," ujar Jokowi.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya