Pengamat: Amplop Serangan Fajar Harus Dibuka Agar Rakyat Tidak Termakan Fitnah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengungkap secara gamblang  temuan OTT berupa ratusan ribu amplop yang diduga digunakan untuk serangan fajar pada Pemilu 17 April 2019 mendatang.

"Ya buka aja semua sehingga menjadi terang benderang kan kasusnya nggak ada fitnah juga kasian kan kubu 01 di selama ini difitnah gara-gara ada amplop ini kan diduga," jelas Pengamat Politik Hendri Satrio saat di hubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/3).

Bila dibiarkan, jelasnya, bisa saja ini merugikan salah satu paslon di Pilpres. Apalagi info yang beredar adanya cap jempol dari salah satu paslon.

Namun jika rumor tersebut benar adanya, maka pihak KPK maupun pihak terkait perlu memberikan klarifikasi kepada publik.

"Ada selentingan ada cap jempolnya, jadi dibuka saja semua. Jadi enggak ada fitnah, kalau tandanya itu untuk 01 ya tinggal ditanyain. Apakah ini benar buat Pilpres atau tidak? Kan gitu kan," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK, Agus Rahardjo memastikan amplop 'serangan fajar' senilai Rp 8 miliar lebih yang diamankan bersamaan dengan penangkapan calon anggota DPR RI petahana dari Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso tidak ada simbol tertentu yang mengarah terkait Pilpres 2019.

Namun demikian, pihaknya belum memeriksa secara keseluruhan 84 kardus yang berisi 400 ribu amplop itu. Semua pihak diminta untuk menunggu hasil penyelidikan dari tim KPK.

"Enggak, enggak ada (simbol capres). Saya waktu dilaporin pertama kali enggak ada. Tapi saya tanyakan lagi pada penyidik ya," ujar Agus kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (29/3).

Banyak desakan agar 400 ribu amplop dalam 84 kardus senilai Rp 8 miliar lebih itu harus dibuka satu per satu. Pasalnya, diduga ada stempel atau cap jempol dalam amplop yang mengarahkan masyarakat untuk pilih capres-cawapres tertentu.