Kebijakan yang pro terhadap bumiputra merupakan kunci untuk meredam kerusuhan sosial. Sebab dengan kebijakan itu, jurang ketimpangan sosial yang menjadi penyebab kerusuhan antara bumiputra dan kelompok bisnis mapan bisa dihilangkan.
Begitu kata ekonom senior DR Rizal Ramli saat konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta, Jumat (29/3).
Dia pun menyindir pemerintahan Joko Widodo yang selama ini tidak pernah mengeluarkan kebijakan pro bumiputra. Sehingga tiga tahun terakhir potensi kerusuhan sosial meningkat.
“Apakah pemerintah sudah lakukan
affirmative action? Ngomong aja kagak pernah, apalagi program,†ujar RR biasa disapa.
Oleh karena itu, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut berharap kedua capres baik Jokowi maupun Prabowo Subianto yang berlaga di Pilpres 2019 berkomitmen terhadap kebijakan yang pro bumiputra.
Rizal Ramli yakin capres yang berani mengeluarkan komitmen pro bumiputra bakal mendapat dukungan signifikan.
“Makanya saya ingin tahu dua capres yang komit ini. Padahal kalau dia buka ini, jumlah pemilihnya bisa banyak lho,†tegasnya.
Mantan Menko Kemaritiman itu ingin program tersebut tertuang secara rapi di Bappenas. Sehingga, diperoleh ukuran-ukuran yang valid mengenai pembangunan ekonomi bumiputra.
“Kita orang Indonesia pandai dalam berkata-kata, tapi lemah dalam praktiknya secara kualitatif. Akhirnya yang dikerjakan tidak terukur. Misalnya berapa jumlah pengusaha bumiputra kita yang berhasil, itu harus ada datanya,†tutupnya.
