Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor perusahaan milik kader Golkar, Bowo Sidik Pangarso, PT Inersia.
Perusahaan yang berdiri di kawasan Salihara, Pasar Minggu itu digeledah untuk pengembangan kasus dugaan suap kerjasama pengangkutan bidang pelayaran untuk kebutuhan distribusi pupuk.
"Hari ini dilakukan penggeledahan di satu lokasi, di kantor Inersia, Salihara," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (29/3).
Dalam penggeledahan tersebut, KPK mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara suap. Di mana dalam kasus ini, Bowo diduga menyuruh anak buahnya di PT Inersia, Indung untuk menerima suap pengurusan kerja sama pengangkutan pupuk menggunakan kapal laut antara PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT Humpuss Transportasi Kimia.
"Sejauh ini diamankan dokumen-dokumen terkait dengan kepemilikan perusahaan yang menjelaskan posisi BSP dan IND di perusahaan tersebut," kata Febri.
Tim penyidik KPK, katanya, masih terus melakukan penggeledahan di lokasi tersebut untuk menggali kemungkinan ditemukannya barang bukti lain yang berkaitan dengan perka dugaan suap.
"Sampai pukul 19.00 WIB tadi tim masih berada di lokasi," kata Febri.
Sebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Di antaranya, Bowo, Indung dan Manager PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti.
Bowo Sidik diduga meminta fee kepada PT Humpuss Transportasi Kimia untuk biaya angkut yang diterima dengan komitmen fee sebesar 2 dolar AS per metric ton. Bahkan, Bowo Sidik diduga telah menerima sebanyak tujuh kali hadiah maupun dugaan suap dari PT Humpuss.
Adapun, uang suap dan gratifikasi yang diterima Bowo Sidik dari PT Humpuss maupun pihak lainnya yang diamankan KPK sebesar Rp 8 miliar. Uang tersebut dihimpun oleh Bowo Sidik untuk kepentingan serangan fajar di Pemilu 2019.
Bowo dan Indung sebagai pihak yang diduga penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan atau pasal 128 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPjuncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Asty Winasti sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
