Berita

Agus Rahardjo/Net

Politik

400 Ribu Amplop Bowo Sidik Untuk Pilpres? Ini Jawaban Ketua KPK

JUMAT, 29 MARET 2019 | 20:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sebanyak 400 Ribu amplop berisi uang pecahan Rp 50 ribu dan Rp 20 ribu yang dimasukkan dalam 84 kardus berhasil diamankan KPK dalam penangkapan kader Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Total uang yang disita dalan dugaan suap distribusi pupuk tersebut berjumlah Rp 8 miliar.

Namun KPK masih belum membuka semua isi kardus yang diduga untuk serangan fajar di Pemilu 2019 nanti.

Beragam spekulasi pun muncul di publik. Salah satunya dugaan bahwa serangan fajar bukan untuk pribadi, melainkan juga pasangan calon presiden tertentu.


Hal ini seiring dugaan ada cap tertentu yang sempat diutarakan penyidik KPK kepada media. Selain itu, jika menilik data konsituen Bowo Sidik Pangarso di Pileg 2014, maka anggota Komisi VI DPR itu hanya mengumpulkan 66 ribu suara. Sementara amplop yang disiapkan mencapai 400 ribu.

Ketua KPK Agus Rahardjo pun buka suara atas spekulasi tersebut.

"Ibarat kamu menyebar 100 kan belum tentu 100 akan piilih kamu. Misal kebutuhan 40 kalau mungkin yang disebar akan lebih banyak dari itu untuk dapat angka 40 tadi. Logikanya itu," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta, Jumat (29/3).

Agus mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan dari tim KPK terkait ratusan ribu amplop yang akan digunakan untuk kepentingan Pemilu 2019.

Sementara berdasarkan pengakuan Bowo, kata Agus, amplop-amplop itu akan digunakan untuk pencalonan pileg.

"Ya itungannya masing-masing. Beliau (BSP) mungkin melihat situasi di lapangannya. Saya sendiri nggak bisa memberikan saran itu. Tapi itu kan seperti secara random menjaring konsituen siapa yang anu sama saya. Jadi menyebar makin banyak harapannya dapat paling tinggi," tutur Agus.

Lebih lanjut, Agus meminta semua pihak untuk tidak mengkait-kaitkan perkara hukum yang menajring Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar itu dengan peta politik Pilpres 2019. Sebab, kata dia, penuntasan kasus korupsi adalah masalah hukum.

"Oh jangan lari ke sana (politik). Ini penegakkan hukum. Jadi nggak mungkin kita memainkan politik. Ya nanti kita tanyakan ke penyidik, kan belum ditanya tuntas kepada yang bersangkutan," demikian Agus.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya