Berita

Agus Rahardjo/Net

Politik

400 Ribu Amplop Bowo Sidik Untuk Pilpres? Ini Jawaban Ketua KPK

JUMAT, 29 MARET 2019 | 20:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sebanyak 400 Ribu amplop berisi uang pecahan Rp 50 ribu dan Rp 20 ribu yang dimasukkan dalam 84 kardus berhasil diamankan KPK dalam penangkapan kader Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Total uang yang disita dalan dugaan suap distribusi pupuk tersebut berjumlah Rp 8 miliar.

Namun KPK masih belum membuka semua isi kardus yang diduga untuk serangan fajar di Pemilu 2019 nanti.

Beragam spekulasi pun muncul di publik. Salah satunya dugaan bahwa serangan fajar bukan untuk pribadi, melainkan juga pasangan calon presiden tertentu.


Hal ini seiring dugaan ada cap tertentu yang sempat diutarakan penyidik KPK kepada media. Selain itu, jika menilik data konsituen Bowo Sidik Pangarso di Pileg 2014, maka anggota Komisi VI DPR itu hanya mengumpulkan 66 ribu suara. Sementara amplop yang disiapkan mencapai 400 ribu.

Ketua KPK Agus Rahardjo pun buka suara atas spekulasi tersebut.

"Ibarat kamu menyebar 100 kan belum tentu 100 akan piilih kamu. Misal kebutuhan 40 kalau mungkin yang disebar akan lebih banyak dari itu untuk dapat angka 40 tadi. Logikanya itu," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta, Jumat (29/3).

Agus mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan dari tim KPK terkait ratusan ribu amplop yang akan digunakan untuk kepentingan Pemilu 2019.

Sementara berdasarkan pengakuan Bowo, kata Agus, amplop-amplop itu akan digunakan untuk pencalonan pileg.

"Ya itungannya masing-masing. Beliau (BSP) mungkin melihat situasi di lapangannya. Saya sendiri nggak bisa memberikan saran itu. Tapi itu kan seperti secara random menjaring konsituen siapa yang anu sama saya. Jadi menyebar makin banyak harapannya dapat paling tinggi," tutur Agus.

Lebih lanjut, Agus meminta semua pihak untuk tidak mengkait-kaitkan perkara hukum yang menajring Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar itu dengan peta politik Pilpres 2019. Sebab, kata dia, penuntasan kasus korupsi adalah masalah hukum.

"Oh jangan lari ke sana (politik). Ini penegakkan hukum. Jadi nggak mungkin kita memainkan politik. Ya nanti kita tanyakan ke penyidik, kan belum ditanya tuntas kepada yang bersangkutan," demikian Agus.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

UPDATE

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

Jumat, 03 April 2026 | 00:15

Memutus Mata Rantai Rabun Jauh Birokrasi

Kamis, 02 April 2026 | 23:50

PHE Tampilkan Inovasi Hulu Migas di Ajang Offshore Internasional

Kamis, 02 April 2026 | 23:21

Spirit ‘Kurban’ Prajurit UNIFIL

Kamis, 02 April 2026 | 22:57

Pencarian Berakhir Duka, Achmad Ragil Ditemukan Meninggal di Sungai Way Abung

Kamis, 02 April 2026 | 22:39

Robert Priantono Dicecar KPK soal Pungutan Tambang Kukar

Kamis, 02 April 2026 | 22:01

China Ajak Dunia Bersatu Dukung Inisiatif Perdamaian di Wilayah Teluk

Kamis, 02 April 2026 | 21:42

DPR: BPS Bukan Sekadar Pengumpul Data, tapi Penentu Arah Pembangunan

Kamis, 02 April 2026 | 21:31

78 Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi, Ada Apa?

Kamis, 02 April 2026 | 21:18

OJK Siap Luncurkan ETF Emas Akhir April 2026

Kamis, 02 April 2026 | 21:08

Selengkapnya