Berita

Agus Rahardjo/Net

Politik

400 Ribu Amplop Bowo Sidik Untuk Pilpres? Ini Jawaban Ketua KPK

JUMAT, 29 MARET 2019 | 20:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sebanyak 400 Ribu amplop berisi uang pecahan Rp 50 ribu dan Rp 20 ribu yang dimasukkan dalam 84 kardus berhasil diamankan KPK dalam penangkapan kader Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Total uang yang disita dalan dugaan suap distribusi pupuk tersebut berjumlah Rp 8 miliar.

Namun KPK masih belum membuka semua isi kardus yang diduga untuk serangan fajar di Pemilu 2019 nanti.

Beragam spekulasi pun muncul di publik. Salah satunya dugaan bahwa serangan fajar bukan untuk pribadi, melainkan juga pasangan calon presiden tertentu.


Hal ini seiring dugaan ada cap tertentu yang sempat diutarakan penyidik KPK kepada media. Selain itu, jika menilik data konsituen Bowo Sidik Pangarso di Pileg 2014, maka anggota Komisi VI DPR itu hanya mengumpulkan 66 ribu suara. Sementara amplop yang disiapkan mencapai 400 ribu.

Ketua KPK Agus Rahardjo pun buka suara atas spekulasi tersebut.

"Ibarat kamu menyebar 100 kan belum tentu 100 akan piilih kamu. Misal kebutuhan 40 kalau mungkin yang disebar akan lebih banyak dari itu untuk dapat angka 40 tadi. Logikanya itu," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta, Jumat (29/3).

Agus mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan dari tim KPK terkait ratusan ribu amplop yang akan digunakan untuk kepentingan Pemilu 2019.

Sementara berdasarkan pengakuan Bowo, kata Agus, amplop-amplop itu akan digunakan untuk pencalonan pileg.

"Ya itungannya masing-masing. Beliau (BSP) mungkin melihat situasi di lapangannya. Saya sendiri nggak bisa memberikan saran itu. Tapi itu kan seperti secara random menjaring konsituen siapa yang anu sama saya. Jadi menyebar makin banyak harapannya dapat paling tinggi," tutur Agus.

Lebih lanjut, Agus meminta semua pihak untuk tidak mengkait-kaitkan perkara hukum yang menajring Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar itu dengan peta politik Pilpres 2019. Sebab, kata dia, penuntasan kasus korupsi adalah masalah hukum.

"Oh jangan lari ke sana (politik). Ini penegakkan hukum. Jadi nggak mungkin kita memainkan politik. Ya nanti kita tanyakan ke penyidik, kan belum ditanya tuntas kepada yang bersangkutan," demikian Agus.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya