Berita

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli/RMOL

Politik

RR: Sumitro Djojohadikusumo Pernah Bantu Malaysia Rumuskan Kebijakan Ekonomi Pro Bumiputra

JUMAT, 29 MARET 2019 | 17:31 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Pemerintah Malaysia di tahun 1969 pernah meminta bantuan ekonom Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo, untuk merumuskan kebijakan ekonomi nasional yang berorientasi melindungi kepentingan pribumi.

Karena kebijakan yang dirumuskan Sumitro itu, Malaysia terhindar dari ketimpangan ekonomi yang bisa membuahkan kerusuhan sosial.

Begitu antara lain disampaikan ekonom senior Dr. Rizal Ramli ketika berbicara di sela-sela diskusi di daerah Tebet, Jakarta, Jumat (29/3).


"Tahun 1969 Perdana Menteri Malaysia Tun Hussein Onn pernah meminta bantuan Indonesia untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Tun Hussein Onn menghubungi Pak Harto via telepon. Pak Harto kemudian mengirim Pak Mitro untuk membantu Malaysia merumuskan kebijakan ekonomi pro bumiputra," terang RR biasa disapa.

Menurut dia, ketimpangan dan kecemburuan sosial yang ada bisa diselesaikan dengan melaksanakan kebijakan berpihak kepada bumiputra dengan memberikan kesempatan lebih luas agar mobilitas ekonomi bumiputra semakin meningkat.

Sambung RR, affirmative policy untuk mencegah kerusuhan sosial dimulai dari Amerika Serikat dengan memberikan kesempatan dan peluang bagi kelompok minoritas dan perempuan.

"Misalnya untuk warga kulit hitam dan perempuan dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial. Kalau affirmative action policy untuk mayoritas dimulai di Malaysia di bawah Tun Hussein Onn," tambahnya.

Saat ditanya apakah calon presiden Prabowo Subianto bisa mengikuti jejak ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo, RR mempersilakan wartawan menanyakan langsung hal itu kepada Prabowo.

"Saya kira saya tidak bisa main tebak-tebakan. Teman-teman media juga bantu tanya dong," tandasnya.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya