Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

RR Ingin Para Capres Paparkan Visi Pembangunan Ekonomi Berkeadilan

JUMAT, 29 MARET 2019 | 16:42 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Indonesia memiliki pengalaman pahit dalam menghadapi ketimpangan. Salah satunya, krisis 1998 yang terjadi karena ada ketimpangan antara bumiputra dengan kelompok bisnis mapan.

Atas alasan itu, ekonom senior DR Rizal Ramli ingin para calon presiden memaparkan kebijakan pro bumiputra yang akan diambil jika memimpin negeri lima tahun ke depan.

“Kami sangat ingin bertanya kepada kedua capres, apakah mereka punya komitmen pada visi pembangunan yang bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi dan keadilan (growth with equality), sehingga bermanfaat untuk kemajuan dan kesatuan Indonesia?” tanya RR di kawasan Tebet, Jakarta, Jumat (28/3).


Menurutnya, selama ini kedua capres tidak pernah membahas secara terbuka mengenai ketimpangan antara bumiputra dengan kelompok bisnis yang lebih mapan.

Padahal, jika isu ini dibiarkan, maka bisa berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan mengulang kerusuhan di negeri ini. Seperti kerusuhan di Solo tahun 1980-an, Situbondo, Jawa Timur 1996 dan peristiwa Mei 1998 di Jakarta.

“Pertanyaan mendasar, apakah kita akan terus membiarkan kecemburuan sosial dan ekonomi itu terus berlangsung?” tegas Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Maka dari itu, ketimpangan sosial harus dihapus. Seperti biasa dia mencontohkan kondisi ketimpangan ini dengan gelas anggur yang lebih besar di atas.

Menurutnya, pembangunan jika hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja, sering menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial di seluruh dunia.

“Penting dan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (growth with equality) sehingga menciptakan harmoni yang langgeng diantara berbagai latar belakang sosial dan kelompok etnis di Indonesia,” tegasnya lagi.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

UPDATE

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

Jumat, 03 April 2026 | 00:15

Memutus Mata Rantai Rabun Jauh Birokrasi

Kamis, 02 April 2026 | 23:50

PHE Tampilkan Inovasi Hulu Migas di Ajang Offshore Internasional

Kamis, 02 April 2026 | 23:21

Spirit ‘Kurban’ Prajurit UNIFIL

Kamis, 02 April 2026 | 22:57

Pencarian Berakhir Duka, Achmad Ragil Ditemukan Meninggal di Sungai Way Abung

Kamis, 02 April 2026 | 22:39

Robert Priantono Dicecar KPK soal Pungutan Tambang Kukar

Kamis, 02 April 2026 | 22:01

China Ajak Dunia Bersatu Dukung Inisiatif Perdamaian di Wilayah Teluk

Kamis, 02 April 2026 | 21:42

DPR: BPS Bukan Sekadar Pengumpul Data, tapi Penentu Arah Pembangunan

Kamis, 02 April 2026 | 21:31

78 Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi, Ada Apa?

Kamis, 02 April 2026 | 21:18

OJK Siap Luncurkan ETF Emas Akhir April 2026

Kamis, 02 April 2026 | 21:08

Selengkapnya