Direksi BUMN dituntut berani menolak permintaan dana dari oknum partai pendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden peserta Pilpres 2019. Sekalipun permintaan itu datang dari kubu petahana, Jokowi.
Demikian siaran pers Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN) Bersatu yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (29/3).
"Harus berani katakan tidak jika ada oknum-oknum tim kampanye Joko Widod-Maruf Amin yang memaksa dan dengan jalan apapun untuk meminta dana dari BUMN," tegas Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyouno.
"Misalnya meminta jatah fee proyek atau pengadaan dari vendor atau rekanan BUMN yang di paksakan dijadikan rekanan oleh oknum parpol dan Tim Kampanye Joko Widodo Maruf," urainya.
Arief mencontohkan, operasi tangkap tangan terhadap politisi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso yang diduga menerima suap dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Asty Winasty.
Dari rangkaian OTT itu, KPK menyita uang senilai Rp 8 miliar dan Rp 89,4 juta. Tak hanya itu, diduga sebelumnya Bowo juga sudah enam kali menerima duit dari HTK.Terhitung Rp 1,5 miliar, yang terdiri dari 85.130 dolar AS dan Rp 221 juta.
Uang Rp 1,5 miliar itu sudah termasuk di dalam Rp 8 miliar pecahan Rp 50 ribu dan Rp 20 ribu yang dimasukkan ke dalam 400 ribu amplop.
Arief menduga ratusan ribu amplop itu buat "serangan fajar" pada Pileg dan Pilpres 17 April 2019 nanti.
"Untuk kepentingan menyuap masyarakat di Dapil 2 Jawa Tengah agar memilih Joko Widodo-Maruf Amin di Pilpres dan Bowo sendiri sebagai caleg. Karena ada dua jenis amplop," imbuhnya.
Makanya itu, Arief juga meminta meminta seluruh lapisan masyarakat tidak tergoda uang 'serangan fajar' terkait Pileg dan Pilpres 2019.
"Pilih saja capres-cawapres yang jujur dan tidak suka mengunakan uang negara atau BUMN untuk Kampanye. Kita harus mengingat dan memahami slogan pilih yang pemimpin yang jujur sebagai sikap yang harus kita ambil dalam Pemilu 2019 nanti," pungkas Arief.
