Berita

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan-Faisal/Rmol

Hukum

Penjelasan KPK Soal Amplop Serangan Fajar Yang Disebut Bercirikan Simbol Capres

JUMAT, 29 MARET 2019 | 12:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ratusan ribu amplop yang diduga terdapat logo jempol (identik dengan paslon tertentu) berisi pecahan Rp 50 ribu dan Rp 20 ribu yang telah dipack di dalam puluhan kardus dan siap sebar untuk Serangan Fajar Pemilu 2019 oleh politikus Golkar Bowo Sidik telah diamankan oleh penyidik KPK.

Saat konfrensi pers, awak media meminta KPK membuka tumpukan kardus yang berisi uang Rp 8 M di dalam amplop yang diduga 'berlogo jempol' yang identik dengan paslon tertentu untuk kepantingan "serangan fajar Pemilu 2019".

Namun, Wakil Ketua Basaria Panjaitan sempat berdiskusi kecil dengan Jubir KPK Febri Diansyah yang berada disebelahnya. Akhirnya Basaria tidak menjawab dan Febri Diansyah malah yang angkat bicara.


Febri mengatakan, KPK enggan membukanya karena barang bukti yang diamankan masih disegel dan harus melalui persetujuan tim penyidik dan orang yang bersangkutan harus mengetahuinya.

"Jadi yang perlu dipahami ada prosedur-prosedur dan hukum acara itu kalau barang bukti itu diubah kondisinya. Amplop yang diperlihatkan tadi dalam keadaan ditutup dengan lem. Jadi kalo dibuka harus ada prosedur tertentu sampai dibuat berita acara dan hal-hal lain yang tentu saja tidak mungkin bisa dilakukan langsung di ruangan ini," jelas Febri saat konfrensi pers di Media Center KPK, Kuningan Jakarta, Kamis (28/3) malam.

Febri menambahkan, barang bukti tersebut sangat memungkinkan untuk dibuka saat persidangan kelak di pengadilan Tipikor. Sebab, mekanisme untuk membongkar barang bukti mesti juga diketahui si pemilik barang tersebut.

"Kalaupun nanti misalkan di pengadilan dibutuhkan membuka semuanya itu berdasarkan perintah hakim itu sangat mungkin dibuka," kata Febri.

"Bahkan ketika kami mengamankan uang dan menghitungnya itu harus disaksikan oleh orang yang menguasai hal tersebut. Dalam kondisi konpres seperti ini tentu tidak memungkinkan," sambungnya.

Lebih lanjut, KPK memastikan bahwa uang miliaran di dalam amplop-amplop yang sudah di pack di dalam kardus itu merupakan uang pecahan Rp 50 ribu dan Rp 20 ribu untuk kepentingan Serangan Fajar Pemilu 2019.

"Tapi yang bisa kami pastikan adalah sekitar 400 ribu amplop ini dari bukti-bukti yag ada itu diduga berisi uang pecahan Rp 20rb atau Rp 50rb yang nanti di dalam proses penyidikan itu diidentifikasi lebih lanjut. Jadi tanpa mengurangi keinginan KPK untuk terbuka dan hak publik ingin tahu adalah seperti yang tadi," demikian Febri.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya