Berita

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon/RMOL

Politik

Penyeru Golput Diancam UU ITE, Fadli Zon: Wiranto Makin Hari Makin Ngawur

KAMIS, 28 MARET 2019 | 19:09 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Pernyataan Menko Polhukam, Wiranto yang meminta pengajak golput pada Pemilu bisa diancam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dinilai tidak berdasar alias ngawur.

"Saya kira ini lontaran-lontaran yang tidak mempunyai dasar. Saya mengatakan ini ngawur, ya semakin hari ko semakin ngawur ya," ujar Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3).

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi ini mengatakan, seharusnya Wiranto memiliki tugas mengamankan serta menciptakan suasana Pemilu damai. Bukan malah melontarkan pernyataan yang dapat mengacau suasana Pemilu.


Lebih lanjut, Fadli menilai bahwa pernyataan Wiranto semakin menjukkan bentuk kecemasan dan khawatir jagoannya akan kalah pada pertarungan Pilpres 17 April nanti.

"Lontaran-lontaran itu memberikan suatu kecemasan kekhawatiran orang ya, bukan memberikan rasa aman, rasa damai, dan kegembiraan," kata Fadli.

"Jadi apa yang diucapkan berbeda, apa yang juga dilontarkan di tempat lain atau dilakukan," imbuhnya.

Wiranto dalam sebuah acara diskusi menyebut akan memberikan sanksi hukum bagi pihak yang mengajak masyarakat untuk golput. Bahkan, dia mengaku telah berdiskusi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka membahas UU yang akan dikenakan kepada pihak yang menurutnya dianggap menimbulkan kekacauan karena mengajak masyarakat golput.

"Kalau UU Terorisme tidak bisa, ya UU lain masih bisa. Ada UU ITE bisa, UU KUHP bisa, Indonesia kan negara hukum. Sesuatu yang membuat tidak tertib, sesuatu yang membuat kacau pasti ada sanksi," kata Wiranto di Jakarta, Rabu (27/3) lalu.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya