Berita

Bowo Sidik Pangarso/Net

Politik

KPK Belum Jumpa Pers, Tapi Golkar Sudah Buru-buru Pecat Bowo Sidik

KAMIS, 28 MARET 2019 | 17:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memecat kader Golkar Bowo Sidik Pangarso yang diduga terjaring saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) penyidik KPK, Kamis (28/3) dinihari.

Pemecatan Bowo Sidik dilakukan Golkar sebelum KPK mengumumkan status anggota DPR RI itu. Hingga saat ini, KPK masih memeriksa yang bersangkutan.

"Partai Golkar telah mengambil langkah-langkah organisasi yang tegas sesuai dengan AD/ART untuk memberhentikan saudara Bowo Sidik Pangerso, memproses pergantiannya sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar," tulis keterangan resmi Partai Golkar yang diterima redaksi, Kamis (28/3).


Pimpinan Fraksi Partai Golkar telah mengeluarkan Surat Edaran bernomor INT.00.2018/FPG/DPR RI/V/2018 yang ditandatangani Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng dan ditembuskan kepada Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar (Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus) terkait pemecatan Bowo Sidik.

"Hal itu untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan guna menyelesaikan masalah pribadinya," lanjut keterangan itu.

Lebih lanjut, DPP Partai Golkar mengaku prihatin atas peristiwa hukum yang menyandera salah satu kadernya yang tertangkap basah saat OTT di Jakarta oleh penyidik KPK.

"DPP Partai Golkar menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan menyayangkan atas peristiwa yang dihadapi saudara Bowo Sidik Pangerso. Kasus yang dihadapi yang bersangkutan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar," demikian pernyataan resmi itu.
KPK melakukan OTT terhadap sejumlah orang di Jakarta pada Rabu malam terkait dugaan suap distribusi pupuk. Bowo Sidik sendiri baru diamankan pada Kamis dinihari.

Tim KPK lebih dahulu mencokok tujuh orang, antara lain direksi PT Pupuk Indonesia serta pihak PT Humpuss Intermoda Transportasi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya