Berita

Foto: Net

Jaya Suprana

Librisida

KAMIS, 28 MARET 2019 | 07:38 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

TEMPO.Co 12 Maret 2019 memberitakan bahwa Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berharap Presiden Joko Widodo memberhentikan jabatan Laksana Tri Handoko sebagai Kepala LIPI.

Digitalisasi

Sikap itu ia tunjukkan setelah kebijakan digitalisasi buku yang dicetuskan Laksana Handoko berujung pada pemusnahan ribuan buku, termasuk disertasi dan tesis koleksi Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII).  


Sebelumnya, Syamsuddin bersama peneliti LIPI lainnya sudah mengadukan kasus ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan pihak terkait lainnya.   

Syamsuddin menyebut pemusnahan buku itu terkait rencana digitalisasi. Tapi buku, disertasi dan tesis sebanyak dua truk sudah dimusnahkan sebelum digitalisasi dilakukan. Ia menuturkan, pemusnahan ribuan buku itu dilakukan pada awal Februari 2019.

Dibantah

Namun LIPI membantah. Sejumlah cuitan melalui akun twitter resmi @lipiindonesia menjelaskan perkara pemusnahan tersebut telah disalahartikan.

Sebenarnya LIPI sedang meningkatkan kualitas pendokumentasian informasi ilmiah maka melakukan proses weeding atau penyiangan koleksi yang dianggap sudah tidak relevan dengan kebutuhan zaman serta secara fisik sudah rusak parah.

Harapan

Berita tentang peristiwa pemusnahan buku alias librisida yang terjadi pada abad XXI oleh sebuah lembaga ilmu pengetahuan negara beradab seperti Indonesia terkesan too bad to be true maka sulit dipercaya.

Saya mengharapkan berita tersebut sekedar tentang kesalahanpahaman internal LIPI yang InsyaAllah dapat diselesaikan secara internal pula. Juga saya mengharapkan proses weeding tidak berujung pada pemusnahan namun penyumbangsihan buku-buku kepada Perpustakaan Nasional dan/atau para perpustakaan swasta yang siap menerimanya.

Saya yakin bahwa bukan hanya terbatas kaum librofiliak alias pencinta buku namun juga masyarakat luas yang sadar betapa penting makna buku bagi peradaban pasti prihatin apabila buku-buku yang isinya dapat dipertanggungjawabkan tidak melanggar hukum yang berlaku, dimusnahkan seperti yang pernah dilakukan oleh rezim Nazi Jerman pimpinan Adolf Hitler atau seperti yang dikisahkan oleh Ray Bradbury secara mengerikan di dalam dystopia fiksi ilmiah berjudul “Fahrenheit 451.”

Penulis adalah pencinta buku tidak setuju librisia



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya