AHY: Ancaman Wiranto Enggak Pas

Menko Polhukam, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, mengungkap rencana pemerintah menjerat pelaku ajakan "golongan putih" alias golput dengan hukum pidana.

Namun, ancaman itu dianggap tidak pantas oleh Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Menurut AHY, golput harus diatasi dengan persuasif.

"Ada sesuatu yang enggak pas di sini. Bagaimana negara bisa menjamin, bisa mengkampanyekan tidak golput?" ujar AHY di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/3).

Putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, itu berpendapat bahwa golput atau sikap politik tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu merupakan hak individual.

Ketika kecenderungan golput meluas belakangan ini, yang perlu dilakukan semua pihak adalah membangun pesan positif bahwa hak pilih harus digunakan dengan baik pada Pemilu.

"Bagaimana membuat narasi besar bangsa ini supaya orang peduli dengan pemilu dan menggunakan suaranya," saran AHY.

Tadi siang usai menghadiri rapat koordinasi nasional bidang kewaspadaan dalam rangka pemantapan penyelenggara Pemilu di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Wiranto menyebut potensi golput juga bisa digolongkan sebagai masalah menjelang hari pencoblosan.

Menurutnya, warga yang mengajak warga lain untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu dapat dikategorikan sebagai pengacau pemilu dan bisa dijerat hukum.

“Itu kan namanya mengancam hak dan kewajiban orang lain, dan undang-undang yang mengancam (pelaku) itu. Kalau UU terorisme enggak bisa, UU lain masih bisa. Ada UU ITE bisa UU KUHP juga bisa,” ujar Wiranto.