Berita

Brigjen Dedi Prasetyo/RMOL

Hukum

Mabes Polri: Survei Pilpres Mengukur IPK Wilayah

RABU, 27 MARET 2019 | 19:49 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Mabes Polri membenarkan survei peta dukungan terhadap pasangan kandidat Pilpres 2019 hanya untuk langkah deteksi dini potensi kerawanan pada Pilpres 2019.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, mengaku kegiatan itu bertujuan untuk mengukur Indeks Potensi Kerawanan (IPK). Polri melakukan mapping (pemetaan) daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan atau konflik.

"Pendataan yang dilakukan untuk memetakan, profiling dan identifikasi setiap potensi kerawanan yang dapat terjadi agar Polres dan jajaran mampu mendeteksi dari awal dan dapat mengantisipasinya secara maksimal bila terjadi gangguan Kamtimbas," ungkap Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu, (27/3).
Kata Dedi, terkait hal itu publik tidak usah mengaitkan dengan pasangan calon.

Kata Dedi, terkait hal itu publik tidak usah mengaitkan dengan pasangan calon.

"Netralitas Polri sudah final sesuai pasal 28 UU 2/2002. Sudah banyak arahan langsung dan petunjuk baik berupa surat edaran dan telegram rahasia dari Kapolri ke jajaran agar dipedomani," terang mantan Wakapolda Kalimantan Tengah ini.

Jadi, jelas Dedi, anggota Polri tidak memakai metode survei dari pintu ke pintu rumah warga (door to door) dalam pemetaan IPK.

"Setelah mengetahui IPK, baru ditentukan cara bertindak yang efektif untuk memitigasi dan antisipasi kerawanan serta jumlah kekuatan dalam rangka pengamanan," tambahnya.

Ditambahkan Dedi, Kapolres tiap wilayah berwenang menentukan pola pengamanan sesuai peringkat kerawanan.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya