Pengamat: Dana Bansos Dan PKH Bisa Mobilisasi Calon Pemilih

Alokasi APBN Tahun 2019 yang dialirkan untuk dana Bantuan Sosial (Bansos) mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Terutama Program Keluarga Harapan (PKH) pemerintah Jokowi meningkat drastis mencapai Rp 100 Triliun. Alokasi dana dengan sebesar itu disiapkan di detik-detik jelang Pilpres.

Demikian disampaikan Pengamat Ekonomi Politik Salamudin Daeng disela-sela diskusi publik bertajuk "Penyalahgunaan Anggaran Dalam Kampanye" di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (23/3).

"Program PKH dan lain-lain itu bersumber dari APBN. Tapi jumlahnya meningkat signifikan 100 Triliun lebih pada APBN 2019," ungkap Daeng.

Daeng juga mengungkapkan, besaran dana Bansos tahun 2019 mencapai angka cukup fantastis dan berpotensi memobilisasi masyarakat. Sebab, bantuan tersebut dicairkan menjelang Pemilu 2019.

"Dana Bansos 380 T lebih itu untuk 100jt orang. Kalo dibagi rata satu orang bisa dapat 3,5jt. Nah itu berpotensi untuk memobilisasi para calon pemilih," ungkap Daeng.

Lebih lanjut, Pengamat Jebolan Universitas Bung Karno (UBK) ini meminta semua pihak untuk mengawasi dana Bansos yang menyisir masyarakat secara langsung.

"Dana Bansos itu poin paling pentingnya harus diawasi. Karena itu langsung sifatnya. Dibagikan kepada 40 persen masyarakat miskin di Bansos," kata Daeng.