SEORANG preman bernama Iwan Bopeng mengintimidasi orang-orang di bilik suara. Dia adalah pengikut garis keras Gubernur Ahok di Jakarta.
"Hei, jangankan kalian anak kecil, tentara saja saya libas," ujar Si Bopeng kepada kerumunan.
Pertunjukan itu memicu kemarahan nasional. Iwan Bopeng segera menjadi selebriti sosial media. Personel Angkatan Darat menanggapi. Begitu juga beberapa orang semi-milisi.
Mendeteksi bahaya yang akan datang atas hidupnya, Si Bopeng merilis video permintaan maaf. Semua orang mencarinya. Dia menjadi individu yang paling dicari. Namun, dia menghilang ke udara. Sampai sekarang, tidak ada orang yang tahu di mana dia bersembunyi.
Rumor mengatakan, petinggi partai yang berkuasa menyembunyikan dan melindunginya.
Itu adalah adegan kecil dari putaran pertama pemilihan gubernur di Jakarta. Ketika sampai pada babak final, ribuan pria dan wanita dari luar provinsi Jakarta berbondong-bondong ke ibukota. Mereka dengan hati-hati menjaga setiap bilik suara untuk mengawasi dan menjaga bilik suara dari manipulasi, termasuk intimidasi gaya Iwan Bopeng.
Mengirim kelompok preman adalah modus operandi lain untuk mengintimidasi para pemilih, untuk mendorong hasil suara. Dalam pemilihan umum negara dunia ketiga yang semu demokratis, politik uang dan manipulasi adalah praktik yang umum.
Adegan di atas soal Iwan Bopeng akan meningkat dalam ruang lingkup dan besarnya dalam Pemilu April mendatang dengan 185.084.629 pemilih dan 805.068 bilik suara.
Demokrasi tidak berarti pemilihan saja, tetapi pemilihan yang adil, kredibel dan partisipatif adalah landasan demokrasi. Esensi dari Pemilihan Umum bulan April 2019 adalah perjuangan rakyat melawan rezim Presiden Joko Widodo yang sedang berkuasa dengan pertumbuhan yang hanya ekonomi 5 persen.
Keterpilihan (elektabilitas) Jokowi yang gagal itu jatuh secara dramatis. Orang-orang sudah menyadari strategi
Scarmongering dan
Islamophobia yang ditanamkan oleh kelompok tertentu di dalam rezim.
Iming-iming untuk memerintah dan untuk mengkompensasi perbedaan, banyak orang khawatir, oknum mencurigakan berbalut setelah pemerintah akan melakukan manipulasi dan mengatur panggung pencoblosan seperti apa yang mereka kehendaki.
Gejalanya jelas, panitia pemilihan (KPU) telah memutuskan untuk menggunakan kotak suara kardus yang begitu mudah untuk rusak. Risiko meningkat ketika aparat negara tidak dalam zona netral. Alhasil, proses demokrasi tidak akan hadir di tengah masyrakat.
Dengan demikian, memiliki pengamat pemilu, baik nasional maupun asing, merupakan elemen penting dalam memastikan pemilu yang kredibel dan dapat diterima.
Penulis adalah aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak).
