Asril Hamzah Tanjung: Anggaran Pertahanan Terlalu Kecil

Porsi anggaran pertahanan yang diberikan pemerintah dinilai terlalu kecil. Selama dipimpin Joko Widodo, penambahan anggaran pertahanan tidak signifikan.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TNI Asril Hamzah Tanjung menguraikan, di tahun 2014 pemerintah hanya menganggarkan Rp 104 triliun untuk pertahanan. Anggaran meningkat di tahun 2015, tapi hanya satu triliun.

“Yang paling besar itu 2017 mancapai Rp 217 trilun. Sekarang turun lagi dengan alasan pemerintah ini membuat prasarana besar seperti jalan segala macam, jadi cuma Rp 108 triliun," ungkap Asril dalam diskusi di Rumah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Jalan Mulawarman, Jakarta Selatan, Kamis (21/3).

Anggaran tersebut, kata Asril terlalu miris. Sebab tidak akan bisa membuat maksimal kualitas pertahanan. Terlebih, anggaran itu dibagi ke lima instansi.

“Ini dibagi lima, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, AD, AL, dan AU. Jadi 108 triliun dibagi lima," tuturnya.

Dia kemudian membandingkan dengan anggaran polisi yang terbilang besar, yakni mencapai Rp 90 triliun. Anggaran tersebut terbilang besar karena hanya ditujukan untuk satu institusi.

“Polisi satu (instansi) saja dapat Rp 80 sampai 90 triliun, tapi satu aja pakai. Pertahanan Rp 108 triliun dibagi lima. Itu kecilnya anggaran kita," lanjut Arsil.