Berita

Politisi PAN, Drajad Wibowo/Net

Politik

Survei Litbang Kompas Bukti Fenomena Protest Vote Yang Tinggi

RABU, 20 MARET 2019 | 19:38 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Hasil survei Litbang Kompas terkait dengan elektabilitas masing-masing calon di Pilpres 2019 dinilai menjadi titik curam petahana.

Politisi PAN, Drajad Wibowo berpandangan bahwa survei tersebut juga sebagai bentuk kekecewaan rakyat kepada pemerintah saat ini.

“Saya melihat fenomena “protest vote” yang makin tinggi. Mereka marah dengan beberapa kejadian, seperti OTT Romi, ketidakadilan dalam penegakan hukum, dan penjegalan Prabowo-Sandi di beberapa daerah,” ujar Drajad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/3).


Drajad melanjutkan, soal vulgarnya kementerian/lembaga negara, BUMN, ASN berpolitik, bahkan isu uang negara untuk mendongkrak elektabilitas juga membuat rakyat tidak senang.

“Di Jatim misalnya, saya bertemu pemilih-pemilih Pak Jokowi tahun 2014 yang menganggap pemerintah menghalalkan segala cara. Mereka sekarang memilih Prabowo sebagai protes. Protest votes ini sangat berpotensi menggerus suara Jokowi-Maruf,” bebernya.

Tentu peluang itu tidak akan disia-siakan oleh BPN Prabowo-Sandi saat ini. Hingga 17 April 2019 mendatang, pihaknya akan all out memanfaatkan peluang ini.

“Gerakan ke kalangan pekerja, petani/peternak, nelayan dan penduduk pedesaan juga perlu lebih intensif. BPN dan caleg akan makin gencar bertemu dengan mereka,” tandasnya.

Pada Survei Litbang Kompas, elektabilitas Jokowi berada di angka 49,2 persen, sementara Prabowo-Sandi hanya terpaut sekitar 11 persen dari petahana.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

September 2026, Industri Kayu Tertekan Karhutla

Rabu, 30 September 2026 | 20:27

Komisaris Asuransi Tokio Marine Indonesia Dicecar KPK Soal Pencairan Komisi Fiktif Asuransi Pelni

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Prabowo Minta Efisiensi APBN Tetap Terukur demi Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Insentif Pajak Gaji Karyawan di Bawah Rp10 Juta Berlanjut Hingga 2027

Rabu, 30 September 2026 | 19:51

Bulu Tangkis Sumbang 6 Medali Asian Games, BNI Apresiasi Pembinaan PBSI

Rabu, 30 September 2026 | 19:36

Pancasila, Persatuan, dan Ujian Geopolitik

Rabu, 30 September 2026 | 19:23

33,2 Juta Keluarga Akan Terima Bantuan Beras 10 Kg selama Oktober-Desember

Rabu, 30 September 2026 | 19:12

Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp31 Triliun di Kuartal IV 2026

Rabu, 30 September 2026 | 19:01

Dakwah Ekonomi Syarikat Islam Sejalan dengan Visi Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:34

Pengelolaan Gambut di Riau Jadi Rujukan Badan Baru Bentukan Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:28

Selengkapnya