Berita

Jokowi/Net

Politik

Rakyat Mulai Jenuh Dengan Rekayasa Informasi Pemerintah

RABU, 20 MARET 2019 | 14:46 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Hasil survei Litbang Kompas yang baru dirilis menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia mulai menginginkan adanya perubahan yang mutlak. Masyarakat mulai jenuh dengan sejumlah rekayasa informasi yang dilakukan pemerintah saat ini.

Begitu kata analis sosial dari Universitas Bung Karno (UBK) Muda Saleh dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Rabu (20/3).

“Apa yang terjadi saat ini kan, dikatakan semua baik-baik saja, entah itu ekonomi, sosial, angka kemiskinan dan bahkan survei-survei yang merujuk pada penilaian Jokowi-Maruf, kebanyakan bunga-bunga,” ujarnya.


Masyarakat, kata dia, ingin agar Jokowi jujur dalam menyampaikan hasil capaian yang diraih. Semisal ekonomi yang sedang tidak sehat dan kebakaran hutan. Masyarakat, sambungnya, sempat kecewa lantaran dalam debat pilpres Jokowi memanipulasi informasi tersebut.tersebut.

“Ya, harapannya kan presiden bisa memberikan informasi yang jujur. Ini kan (saat debat) bisa dikatakan manipulatif informasi,” tegasnya.

Baginya, Jokowi sudah terlambat untuk memperbaiki penyampaian informasi-informasi yang jujur itu kepada masyarakat, mengingat hari pencoblosan pilpres tinggal hitungan hari,

“Masyarakat kita sudah bergeser, tak lagi suka dengan ‘ketokohan’ melainkan visi dan misi yang membangun peradaban, ekonomi dan sistem yang juga membangun Indonesia lebih baik, satu saja yang paling pas dilakukan oleh Jokowi, yaitu meminta maaf kepada bangsa Indonesia,” tutupnya.

Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Jokowi-Maruf mengalami penurunan dari Oktober 2018 sebesar 52,6 persen menjadi 49,2 persen di bulan Maret. Sementara pesaingnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengalami kenaikan. Dari 32,7 persen di bulan Oktober menjadi 37,4 persen di bulan Februari.

Kini gap kedua pasangan itu menyempit menjadi 11,8 persen.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Tak Ada Pintu Setop Perang Iran versus AS-Israel

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:02

Prabowo di Tengah Massa Buruh Tak Lagi Hadapi Kritik, tapi Terima Dukungan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:00

Pertama Kali Presiden RI Dielu-elukan Buruh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:28

Polri Apresiasi Massa Buruh Tertib

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:20

Perpres Ojol 92 Persen Bisa Picu Kenaikan Tarif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:01

Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH: Politik Merangkul untuk Mengendalikan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:42

Waspada Gelombang Tinggi saat Libur Panjang Pekan Ini

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:19

Kaji Ulang Wacana Pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:00

Perbedaan Lokasi May Day Tak Perlu Diperdebatkan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:32

Perpina DKI Serukan Kepemimpinan Perempuan Berdaya

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:06

Selengkapnya