Berita

Ilustrasi/Net

Hersu Corner

Survei Litbang Kompas: Jokowi Dalam Bahaya?

RABU, 20 MARET 2019 | 11:26 WIB | OLEH: HERSUBENO ARIEF

LITBANG Harian Kompas Rabu (20/3) mempublikasikan hasil jajak pendapat. Elektabilitas Jokowi-Ma’ruf 49,7 persen, sementara Prabowo-Sandiaga 37,4 persen. 13,4 persen responden menyatakan rahasia.
Bagaimana kita membaca data ini?

Pertama, survei Litbang Kompas mengkonfirmasi data yang sebelumnya dipublikasikan oleh Rico Marbun dari Median dan Eep Saefulloh Fatah dari Polmark. Elektabilitas Jokowi sudah berada di bawah angka 50 persen. Rico menyebut elektabilitas Jokowi-Ma’ruf 47,9 persen. Eep menyatakan lebih rendah, hanya 40.4 persen.

Artinya ada lebih dari 50 persen pemilih yang tidak menghendaki lagi Jokowi, atau setidaknya belum memutuskan memilihnya kembali.

Artinya ada lebih dari 50 persen pemilih yang tidak menghendaki lagi Jokowi, atau setidaknya belum memutuskan memilihnya kembali.

Jelas ini merupakan kabar buruk bagi seorang inkumben seperti Jokowi. Seorang inkumben dapat dikatakan aman, jika setidaknya elektabilitasnya di atas 60 persen.

Angka ini juga menjelaskan mengapa Jokowi dan kubu TKN terlihat sangat panik. Segala macam cara dilakukan. Segala macam sumber daya dikerahkan. Pokoknya halal haram, hantam!

Siapa yang tidak panik coba. Sebagai inkumben yang sudah berkampanye selama hampir lima tahun, punya semua akses sumber daya keuangan dan kekuasaan, kok elektabilitasnya masih di bawah 50 persen?

Kedua, survei Litbang Kompas ini mendelegitimasi dan sekaligus memporak porandakan publikasi lembaga survei yang menjadi tim sukses Jokowi,  antara lain LSI Denny JA, dan SMRC.

LSI Denny JA pada Selasa (5/3) menyebutkan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf 58,7 persen, Prabowo-Sandi 30,9 persen. Yang belum memutuskan 9,9 persen.
SMRC pada Ahad (10/3) merilis survei elektabilitas Jokowi-Ma’ruf sebesar 54,9 persen dan Prabowo-Sandiaga 32,1 persen. Sepekan kemudian kembali merilis survei, elektabilitas Jokowi dinyatakan naik.

  Baca: Jaga Suara

Pada hari pelaksanaan debat antar-cawapres Ahad (17/3) SMRC menyatakan elektabilitas pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin berada di angka 57,6 persen, sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebesar 31,8 persen. Adapun 10,6 persen responden menyatakan tidak tahu/rahasia.

Dengan elektabilitas seperti itu Denny JA sudah dapat memastikan Jokowi akan memenangkan Pilpres 2019. Sementara SMRC juga menyatakan hal yang sama. Hanya bahasanya berbeda. Butuh keajaiban bagi Prabowo untuk memenangkan Pilpres.

Kesimpulan mereka tidak salah. Dengan rentang elektabiltas di atas 25 persen, dan angka yang belum memutuskan lebih kecil, secara matematis tidak ada peluang bagi Prabowo untuk memenangkan pilpres.

Itu kalau data yang mereka sampaikan benar. Tidak memainkan margin of errors. Desain surveinya benar, pengambilan sampelnya benar. Dan yang paling penting,  benar ada surveinya.

Lembaga-lembaga survei ini sesungguhnya nama lain dari tim sukses. Tugas mereka bukan memetakan opini publik, tapi mempengaruhi opini publik. Publikasi hasil survei adalah tugas utama mereka dan menjadi instrumen paling penting.

Coba perhatikan elektabilitas Jokowi yang disebutkan oleh LSI Denny JA dan SMRC. Semua mendekati angka keramat 60 persen. Angka psikologis yang menjadi batas seorang inkumben akan memenangkan kembali kursi kepresidenan.

Publikasi Litbang Kompas menjadi penting, karena mengubah konstelasi. Meski dinyatakan independen, Litbang Kompas  sebenarnya berada dalam satu kelompok bersama belasan lembaga survei yang menjadi pendukung Jokowi.
 
Selisih elektabilitasnya kok bisa sangat jauh? Litbang Kompas hanya menyebut sekitar 12 persen. Sementara SMRC 25.8 persen, dan yang paling fantastis LSI Denny JA 27.8 persen.

Berhembus kabar  ada tarik menarik di internal Kompas dengan istana sebelum sampai pada keputusan mempublikasikan survei itu. Dipublikasikan apa tidak? Kalau dipublikasikan berapa angka elektabilitas yang harus dimunculkan, dan berapa angka yang belum memutuskan untuk memilih?

Sebuah informasi yang beredar luas di media sosial menyebutkan, pengusaha Sofyan Wanandi sudah membocorkan hasil survei itu.

Dalam pertemuan dengan pengusaha yang tergabung dalam APINDO Senin malam (18/3),  Sofyan menyebutkan survei Kompas tidak akan dipublikasikan.  Elektabilitas di bawah 50 persen dengan selisih hanya 11 %,  membuat Jokowi sangat takut.

Sofyan mengingatkan para pengusaha untuk mengerahkan semua sumber daya memenangkan Jokowi. “ Jokowi belum tentu menang, kita tidak boleh lengah,” ujarnya mewanti-wanti.

Soal tidak mempublikasikan survei karena jagoannya bakal kalah pernah dilakukan Kompas. Pada Pilkada DKI 2017 putaran kedua, Kompas tidak mempublikasikan hasil survei. Data yang mereka  miliki pasangan Ahok-Djarot kalah telak. Kalau dipublikasikan semangat Ahok-Djarot dan pendukungnya bisa langsung runtuh.

Survei Litbang Kompas terbukti “akurat”. Ahok-Djarot kalah dari Anies-Sandi dengan selisih yang selisih suara 15, 92 persen.
 
Coba bandingkan dengan hasil survei SMRC. Hanya sepekan sebelum pelaksanaan pilkada putaran dua, SMRC menyatakan selisih suara Anies-Sandi dengan Ahok-Djarot hanya 1 persen.
 
Dengan trend Ahok-Djarot naik 3,1%, sedangkan dukungan untuk Anies-Sandi turun sekitar 2,8%. Dengan begitu SMRC ingin menyampaikan pesan bahwa Ahok-Djarot akan memenangkan piligub.

LSI Denny JA malah sudah lebih dahulu tereliminasi pada putaran pertama. Sebagai konsultan pasangan Agus-Silvy, survei LSI selalu menempatkan kliennya di posisi teratas. Anies-Sandi mereka nyatakan akan tersingkir di putaran pertama. Hasilnya terbalik, justru  Agus-Silvy yang tersingkir.

Main Aman Dan Pintu Darurat

Keputusan Litbang Kompas tetap mempublikasikan hasil survei, tampaknya merupakan jalan aman yang harus mereka tempuh. Litbang Kompas tetap ingin menjaga reputasinya, sekaligus tidak tetap dapat mempublikasikan angka elektabilitas yang tidak terlalu “mengganggu” suasana hati Jokowi.
Namun bila kita perhatikan  penjelasan hasil survei, Litbang Kompas sudah memberi kisi-kisi yang sangat jelas.

Penurunan elektabilitas Jokowi-Amin bisa disebabkan  adanya perubahan pandangan atas kinerja pemerintahan, berubahnya arah dukungan kalangan menengah atas, membesarnya pemilih ragu ada kelompok bawah, dan persoalan militansi pendukung yang berpengaruh pada penguasaan wilayah.

Pertama, sebulan menjelang pemungutan suara muncul pandangan-pandangan yang makin kritis terhadap hasil kerja pemerintahan. Kinerja selama lebih dari empat tahun, yang sebetulnya bisa dipakai sebagai modal petahana memperbesar pengaruh politiknya, mendapat perlawanan makin sengit.
 
Kedua, penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja bidang politik-keamanan, hukum, dan sosial mengindikasikan sulitnya pemerintah menahan serangan terhadap tiga sektor itu.

Ketiga, bertambahnya pemilih ragu, terutama di masyarakat kelas bawah, bisa berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas Jokowi-Amin.
 
Keempat, pasangan Jokowi-Amin juga menghadapi persoalan militansi pendukung yang sejauh ini lebih lemah dibandingkan pendukung Prabowo-Sandi.

Bagaimana dengan LSI Denny JA? Mereka justru sudah melangkah lebih jauh. Secara cerdik mereka sudah menyiapkan pintu darurat ( emergency exit ) bila sampai Jokowi kalah.

LSI Denny JA menyatakan, Jokowi akan kalah jika angka yang tidak memilih (Golput) membesar. Padahal berdasarkan survei mereka, angka Golput diprediksi akan lebih besar dibanding Pilpres sebelumnya.

Pada Pilpres 2014 angka Golput sebesar 30.42 persen. Sementara pada pilpres kali ini hanya 49,4 persen pemilih yang bisa menjawab dengan benar kapan pilpres akan dilaksanakan. Dengan kata lain ada lebih dari 50 persen pemilih yang tidak tahu kapan hari pencoblosan.

Dengan begitu logika yang ingin dibangun LSI Denny JA, kalau sampai Jokowi kalah, bukan mereka yang salah. Tapi KPU yang salah karena kurang melakukan sosialisasi…..

Lembaga survei tidak pernah salah. Salah Anda sendiri mengapa tetap percaya!

Penulis adalah pemerhati ruang publik. Artikel ini dikirim untuk Kantor Berita Politik RMOL

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya