M. Romahurmuziy, Lukman Hakim Syaifuddin. Suharso Manoarfa/Net
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selayaknya juga memeriksa Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.
Pemeriksaan Menag Lukman dinilai penting guna menemukan ada tidaknya keterkaitan atau kausalitas dalam jual beli jabatan yang menjerat politisi PPP, M. Romahmurmuziy.
"KPK bisa menarik dan dilihat peristiwa dua tahun belakangan ini, untuk posisi pejabat pejabat yang akan mendududuki jabatan strategis di Kemenag yang memerlukan tanda tangan Menteri," terang Ketua asosiasi ilmuwan praktisi hukum Indonesia(Alpha), Azmi Syahputra kepada redaksi, Senin (18/3).
Menurut Azmi, jika nanti dari penyisiran ditemukan keterkaitan, maka patut diduga perbuatan Rommy 'diberi celah' pintu masuk oleh Menag. Termasuk, kata Azmi, disisir pula proyek-proyek yang ada di Kemenag dan pejabat universitas.
"Siapapun personil yang menjadi pintu masuknya ini harus disisir teliti oleh penyidik KPK guna menemukan kejelasan peristiwa pidana yang dikemas cukup rapi ini," ujarnya.
Dengan begitu, pernyataan Rommy bahwa dirinya dijebak akan mudah dibuktikan oleh penyidik KPK.
"Masyarakat sudah bosan mendengar kejahatan korupsi ini yang jadi musuh bangsa makanya KPK harus lebih berani menemukan formulasi pemberantasan," imbuhnya.
Lebih lanjut Azmi menekankan, reformasi total Kemenag agar menjadi contoh kementerian maupun lembaga pemerintah yang lain.
"Ini tolok ukur baru kementerian lain mudah dibersihkan, jika di Kementerian Agama saja masih curang, ada praktik jual beli amanah begini ya makin sulit untuk berbenah. Kementerian Agama itu ya seharusnya clear, mengendalikan diri bukan melampiaskan diri," tegasnya.
Azmi menerangkan, penyegelan ruang kerja Menag dan Sekjen menjadi ada benang merahnya jika Menag turut diperiksa dan diujui dengan kenyataan bukti empiris di lapangan.
Ia yakin langkah KPK ini akan mendapat dukungan dari banyak pihak demi bersih-bersih di Kemenag.
"Ini PR lama dan sudah diketahui oleh orang banyak tentang kinerja di Departemen Agama, tentu kepala utamanya adalah Menteri, Menteri harus berani bertanggung jawab dan jujur agar departemennya bisa sembuh, tidak sakit lagi sehingga berharap jangan ada fakta yang digelapkan atau disembunyikan," demikian Azmi yang juga dosen di Fakultas Hukum Univesitas Bung Karno.
