Berita

Wakil Ketua Umum PKPI Rully Soekarta/Net

Politik

Ketum Partai Kena OTT, PKPI Imbau Kaji Ulang Sistem

JUMAT, 15 MARET 2019 | 16:44 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menyoroti banyaknya serangkaian kasus korupsi yang terjadi di negeri ini. Yang paling baru tentu kasus yang menimpa Ketua Umum PPP hasil Muktamar Pondok Gede, M. Romahurmuziy tadi pagi di Jawa Timur.

Wakil Ketua Umum PKPI Rully Soekarta angkat bicara dengan kasus tersebut. Dia khawatir hal ini menjadi sesuatu yang lumrah saat ini.

"Makannya itu saya mengajak seluruh partai untuk berfikir dan meninjau ulang apakah sistem hari ini sudah sesuai dengan Pancasila kita? Saya takut karena sering terjadi kasus korupsi seperti ini akhirnya dianggap lumrah oleh bangsa kita," tutur Rully kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/3).

Senada dengan yang pernah disebutkan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Waka MPR Mahyudin, Rully menyebut bahwa demokrasi seperti ini memerlukan biaya yang besar. Akhirnya bagi kader partai yang menjabat baik di eksekutif dan legislatif cenderung mencari uang sebanyak-banyaknya.

"Demokrasi seperti ini high cost. Jadi perilaku korupsi sulit dihilangkan dan terus berulang-ulang di waktu yang akan datang," imbuhnya.

Sebagai kader lama di PKPI, Rully memaknai betul fungsi partainya sebagai benteng Pancasila. Partai yang didirikan oleh Try Sutrisno itu berkomitmen untuk menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen.

"Sistem politik kita harus sesuai dengan Pancasila. Sistemnya penuh dengan nilai musyawarah dan gotong royong. Sistem tersebut bisa terjadi kalau fungsi MPR kembali seperti dulu sebagai lembaga tertinggi negara," pungkasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya