Berita

Wakil Ketua Umum PKPI Rully Soekarta/Net

Politik

Ketum Partai Kena OTT, PKPI Imbau Kaji Ulang Sistem

JUMAT, 15 MARET 2019 | 16:44 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menyoroti banyaknya serangkaian kasus korupsi yang terjadi di negeri ini. Yang paling baru tentu kasus yang menimpa Ketua Umum PPP hasil Muktamar Pondok Gede, M. Romahurmuziy tadi pagi di Jawa Timur.

Wakil Ketua Umum PKPI Rully Soekarta angkat bicara dengan kasus tersebut. Dia khawatir hal ini menjadi sesuatu yang lumrah saat ini.

"Makannya itu saya mengajak seluruh partai untuk berfikir dan meninjau ulang apakah sistem hari ini sudah sesuai dengan Pancasila kita? Saya takut karena sering terjadi kasus korupsi seperti ini akhirnya dianggap lumrah oleh bangsa kita," tutur Rully kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/3).


Senada dengan yang pernah disebutkan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Waka MPR Mahyudin, Rully menyebut bahwa demokrasi seperti ini memerlukan biaya yang besar. Akhirnya bagi kader partai yang menjabat baik di eksekutif dan legislatif cenderung mencari uang sebanyak-banyaknya.

"Demokrasi seperti ini high cost. Jadi perilaku korupsi sulit dihilangkan dan terus berulang-ulang di waktu yang akan datang," imbuhnya.

Sebagai kader lama di PKPI, Rully memaknai betul fungsi partainya sebagai benteng Pancasila. Partai yang didirikan oleh Try Sutrisno itu berkomitmen untuk menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen.

"Sistem politik kita harus sesuai dengan Pancasila. Sistemnya penuh dengan nilai musyawarah dan gotong royong. Sistem tersebut bisa terjadi kalau fungsi MPR kembali seperti dulu sebagai lembaga tertinggi negara," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya