Berita

Ketum PPP Romahurmuziy/RMOL

Hukum

OTT Petinggi PPP Bukti Sistem Parpol Perlu Direformasi

JUMAT, 15 MARET 2019 | 13:24 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

. Kabar ditangkapnya petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dinilai menjadi titik balik reformasi sistem kepartaian di Indonesia.
Hal itu diutarakan oleh analis politik Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/3).
"Hal ideal yang dapat menghentikan perilaku korupsi adalah bangunan integritas bagi politisi dikokohkan, tetapi sebagai upaya sistematis perlu juga dipertimbangkan reformasi sistem kepartaian" katanya.

Dedi meyakini, model politik kepartaian di Indonesia saat ini terlalu mendominasi dan tidak ideal. Hal itu dinilai seolah-olah parpol menjadi muara kekuasaan.


"Parpol dalam sistem politik Indonesia berada di ruang infrastruktural (pengontrol jalannya pemerintahan). Ia seharusnya berpihak pada publik, semua parpol seharusnya oposisi. Tapi yang kita jalani sekarang justru parpol setali dengan kekuasaan itu sendiri sehingga tidak mengherankan lobi-lobi politik kekuasaan lebih banyak melibatkan parpol,” ujarnya.

Dedi berpendapat, Parpol harus berada di luar kekuasaan. Satu-satunya kesempatan parpol mengemuka dalam ritual politik kekuasaan adalah saat Pemilu. Usai Pemilu, parpol harus kembali ke barak.

Salah satu solusi yang ia singgung adalah pembiayaan parpol oleh negara. Meskipun kontroversial, Dedi menyutujui jika pembiayaan parpol ditanggung negara melalui APBN. Dengan begitu sistem keuangan parpol dapat dikontrol dan dipertanggubgjawabkan.

Sebab, dengan kondisi keuangan parpol yang tidak terbuka, lantaran pembiayaanya di luar tanggung jawab negara memicu parpol untuk mencari pembiayaan secara bebas dan sulit terdeteksi.

"Bagaimanapun kekuasaan parpol harus dibatasi, negara harus lebih dominan dalam mengatur sistem politik, termasuk platform ideal kepartaian. Demokrasi tidak selalu bicara kebebasan, demokrasi juga bicara kewajiban,” tutupnya.

Romi dikabarkan terjaring operasi senyap KPK bersama pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jatim di wilayah hukum Jatim pada Jumat pagi. KPK sendiri saat ini masih belum menentukan status Romy lantaran masih dilakukan pemeriksaan.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Wall Street Lesu, Nasdaq Anjlok Paling Dalam

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:20

Tok! Pertamax Naik Drastis Jadi Rp16.250 per Liter Mulai Hari Ini

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:02

Peringati 100 Hari Perang, Ghalibaf Puji Keteguhan Rakyat Iran

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:49

Logam Mulia Melemah, Pasar Waspadai Lonjakan Inflasi AS

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:39

JIS Diburu Sponsor, Jakpro Mulai Proses Tender Naming Rights

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:27

AS Gempur Iran Setelah Helikopter Apache Ditembak Jatuh di Selat Hormuz

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:16

Saham Teknologi dan Perbankan Tertekan, Bursa Eropa Ditutup Lesu

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:05

Ditopang Geng Solo dan Golkar, Duet Gibran-Bahlil Bisa jadi Efek Kejut di Pilpres 2029

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:58

Iran Disebut Memiliki Tiga Senjata Nuklir yang Bikin AS-Israel Ketar-ketir

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:30

Lagu ‘MBG’ Sarana Efektif Dongkrak Popularitas Bahlil Menuju Pilpres 2029

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:01

Selengkapnya