Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar apel akbar kebangsaan terus menuai kritik lantaran dana yang dikucurkan terlalu besar.
Pemprov Jateng mengganggarkan dana Rp 18 miliar untuk acara yang akan digelar Minggu (17/3) di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang itu.
Kritik turut dilayangkan politisi Partai Demokrat, Andi Arief. Dia menyoroti sikap KPK yang bergeming melihat gelontoran dana tersebut.
“Ada uang negara rencana dihabiskan buat apel kebangsaan, lalu KPK diam tak mencegah. Sayup-sayup terdengar KPK adalah mitra dalam mengasistensi APBD Jateng,†katanya di akun Twitter pribadi sesaat lalu, Jumat (15/3).
Dia juga mengaitkan gelaran apel kebangsaan ini dengan upaya memenangkan salah satu calon presiden di Pilpres 2019 mendatang. Andi bahkan menyebut Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo terinspirasi cara Orde Baru dalam memenangkan pemilu dengan fasilitas negara.
“Kawan saya Ganjar Pranowo mungkin terinspirasi cara Orba menang pemilu dengan fasilitas negara,†kata Andi
“Dulu kepala daerah menggunakan APBD untuk apel kebularan tekad mendukung Pak Harto. Sekarang apel kebangsaan untuk menangkan Pak Jokowi. Memangnya bangsa kita terancam musuh dari luar sehingga perlu apel? Sudah ada kopasus dan TNI,†tegasnya.
Atas alasan itu, Andi menilai apel kebangsaan bukan bertujuan untuk menguatkan rasa kebangsaan. Tapi sebatas upaya untuk memenangkan Joko Widodo-Maruf Amin di Pilpres 2019.
“Apel kebangsaan untuk Jokowi, skandal anggaran yang melibatkan pembiaran KPK, kepolisian, kejaksaan dan birokrasi. Hanya untuk memenangkan Jokowi, bukan untuk menguatkan rasa kebangsaan,†pungkasnya.
Sejumlah tokoh dijadwalkan hadir dalam acara ini. Di antaranya, Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, KH Maimun Zubair, dan ulama asal Pekalongan Habib Luthfi.
