Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak setuju pembentukan dua kementerian baru yang diwacanakan Calon Presiden Indonesia nomor urut 01, Joko Widodo.
"Kalau menurut saya yang ada sekarang itu kebanyakan. Tumpang tindihnya terjadi. Apa tidak bisa sih itu misalkan satu kementerian ministry of personnel management, itu jadi deputi-deputinya. Jadi right sizing juga harus dilakukan," kata Ketua KPK Agus Raharjo kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3).
Dua kementerian baru yang diwacanakan Jokowi akan dibentuk fokus mengurus ekspor dan investasi, yakni Kementerian Khusus Ekspor dan Kementerian Khusus Investasi.
Agus mencontohkan betapa rumit dan gemuknya organisasi yang ada di pemerintahan saat ini. Misalnya, untuk pegawai negeri saja ada lima K/L yang mengurusi diantaranya Kementerian PAN-RB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Tidak hanya urusan pegawai negeri, menurut Agus, untuk urusan laut harus juga ada resizing.
"Kalau di banyak negara pertahanan navy yang di dalam coast guard. Kita banyak coba lihat, polisi air, KPLP-nya kementerian perhubungan, kapalnya bu susi juga nyidik, Bakamla. Apa tidak bisa itu?" katanya.
